Ujarku.co – Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Kaltim yang dinilai masih belum memuaskan. Berdasarkan data terbaru, RLS di provinsi ini berada di angka 9,9 tahun, belum mencapai target program wajib belajar 12 tahun.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam keberlanjutan pendidikan di Benua Etam. Bahkan, menurutnya, dalam kerangka pembangunan jangka panjang, rata-rata lama sekolah idealnya dapat melampaui 12 tahun.
“Kalau kita bicara kualitas pembangunan manusia, semestinya rata-rata lama sekolah bisa didorong hingga 12 tahun lebih, bahkan ke arah 13 tahun,” kata Andi Satya.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab belum optimalnya RLS adalah kecenderungan sebagian lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memilih langsung memasuki dunia kerja dibanding melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Keputusan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh beragam faktor sosial dan ekonomi.
“Setelah lulus SMA, ada yang melanjutkan kuliah, tapi tidak sedikit pula yang merasa bekerja adalah pilihan paling realistis bagi mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, terutama karena Kaltim memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberadaan IKN menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, berpendidikan, dan memiliki kompetensi tinggi.
Ia pun mendorong generasi muda Kaltim agar tidak berhenti pada jenjang pendidikan menengah atau sarjana, tetapi juga berani melanjutkan ke tingkat magister hingga doktoral.
“Pendidikan tinggi sangat menentukan kualitas SDM. Ini penting agar anak-anak muda Kaltim mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ucapnya.
Lebih jauh, Andi Satya menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing Kaltim menuju visi Indonesia Emas 2045. Generasi muda, menurutnya, akan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Selain mendorong peran generasi muda, ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif memperluas akses pendidikan. Upaya itu dapat dilakukan melalui penguatan program beasiswa, pemerataan infrastruktur pendidikan, serta perhatian khusus bagi wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“Pendidikan bukan hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
