306 Usulan Disaring Ketat, DPRD Kaltim Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Desa di Pokir 2026

H Baba, Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim

Ujarku.co – Dari total 306 usulan program yang diajukan seluruh fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk Pokok Pikiran (Pokir) 2026, tidak semuanya akan lolos. Panitia Khusus (Pansus) memastikan hanya program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan sesuai kemampuan anggaran yang dipertahankan.

H Baba, Ketua Pansus Pokir, mengungkapkan ratusan usulan tersebut berasal dari seluruh fraksi dan telah melalui proses pencermatan.

“Dari keseluruhan itu usulan dari seluruh fraksi ada 306. Setelah kita pelajari, memang ada beberapa yang sama atau tumpang tindih antar fraksi, sehingga perlu diselaraskan,” ujarnya saat ditemui di Gedung D, Lantai 2, Kantor DPRD Kaltim, Rabu (4/2/2025).

Ia menjelaskan, jumlah program semula tercatat 126 judul, lalu berkembang menjadi 167 judul dalam pembahasan. Setelah dilakukan penyederhanaan dan penyelarasan, angka tersebut mengerucut menjadi sekitar 160 program untuk tahun anggaran 2026.

Menurut Baba, proses pemangkasan dilakukan karena adanya duplikasi usulan antar fraksi serta beberapa program yang dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pansus kemudian memfokuskan pembahasan pada sektor prioritas.

“Yang kita lihat adalah bagaimana jaminan di sektor pendidikan, kesehatan, serta program prioritas lainnya. Untuk desa tetap ada alokasi, termasuk bantuan bagi masyarakat kecil seperti nelayan dan petani,” jelasnya.

Ia memastikan program untuk nelayan dan petani tetap masuk dalam pembahasan, termasuk dukungan sarana produksi. Namun, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan adanya batasan kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

“Tidak semua bisa masuk karena harus imbang. Ada juga yang kewenangannya di pusat. Kecuali nanti ada izin atau skema penggabungan program,” katanya.

Selain mempertimbangkan prioritas sektor, Pansus juga melihat kondisi fiskal tahun depan. Efisiensi anggaran serta dinamika global yang dapat mempengaruhi perekonomian menjadi pertimbangan utama sebelum menetapkan program final.

“Tentu ada upaya-upaya efisiensi tahun depan. Kita juga melihat kondisi global yang bisa berdampak pada anggaran. Jadi harus benar-benar selektif,” tutupnya.(*)

Penulis: Devi Mogot

Tag Berita

Bagikan

Komentar