Ujarku.co – Syaiful Bakhri, Anggota DPRD Kutai Timur, menekankan program pengentasan kemiskinan di Kutim membutuhkan penjaringan data yang akurat.
Syaiful menyebut belum maksimalnya program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemkab Kutim saat ini lantaran terkendala kurangnya keakuratan data penerima manfaat di masyarakat.
“Banyak program sudah berjalan, seperti bantuan perumahan layak huni dan dukungan bagi pengembangan UMKM. Ini langsung menyasar masyarakat. Namun, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang benar-benar membutuhkan data yang tepat,” ungkap Syaiful, Senin (4/11/2024).
Menurutnya, program yang telah dijalankan masih perlu penyempurnaan dari segi tahapan dan proses. Tanpa data yang benar-benar akurat, efektivitas program akan sulit diukur dan hasilnya kurang maksimal.
“Program ini sudah baik, tetapi masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Harus ada penataan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” sebutnya.
Syaiful menegaskan data penerima manfaat perlu dijaring mulai dari tingkat RT lanjut ke aparat desa, hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
Dengan cara ini, program dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran.
“Jika penjaringan dilakukan dari tingkat paling bawah, kita bisa memastikan bantuan sampai pada yang benar-benar berhak,” tegasnya.
Syaiful juga menyoroti dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, DPRD hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.
“Kami di DPRD berperan mengawasi dan menyetujui anggaran, bukan menentukan penerima. Data yang dikumpulkan oleh aparat desa akan diserahkan ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia berharap agar data yang dihimpun langsung dari masyarakat dapat meminimalisir kekeliruan dalam penyaluran bantuan.
“Jika datanya sudah akurat, kita tidak perlu lagi berspekulasi siapa yang layak atau tidak. Ini juga akan mengurangi potensi salah sasaran,” pungkasnya. (adv)
