Ujarku.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat paripurna ke-7 di Kantor DPRD Kaltim, pada Kamis (14/11/2024). Rapat tersebut beragendakan pembentukan empat panitia khusus (pansus), yang meliputi Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2026, Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim Tahun 2026, Pansus Pedoman Penyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim, dan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kaltim.
Pembentukan pansus tersebut dianggap mendesak agar penyusunan agenda DPRD sejalan dengan Pemerintah Kaltim.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Ia menekankan pentingnya pembentukan empat pansus tersebut.
“Pembentukan 4 pansus ini menjadi hal yang urgen karena diperlukan untuk menyesuaikan agenda dengan Pemerintah Provinsi Kaltim,” ujarnya.
Ananda menjelaskan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) awal akan segera dimulai pada Desember dan Januari mendatang.
Ananda juga menyebutkan seluruh anggota DPRD Kaltim telah melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Hasil dari reses ini akan disampaikan kepada pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan ke depan.
“Hasil reses ini perlu disampaikan kepada pemerintah, karena sudah reses, maka harus dibahas dengan pemerintah, BPKAD, dan perangkat terkait,” tambahnya.
Salah satu fokus utama pansus adalah penyusunan pedoman terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim. Pansus Pedoman Penyusun Pokok-Pokok Pikiran, menurut Ananda, berfungsi untuk memberikan panduan dan struktur yang lebih jelas dalam mengusulkan gagasan dan pokok pikiran anggota DPRD, yang nantinya akan berdampak pada pembangunan daerah.
Selain itu, Pansus Kode Etik dan Tata Beracara juga menjadi perhatian. Pansus ini diharapkan dapat menyusun tata beracara yang efektif dan kode etik yang jelas bagi anggota DPRD Kaltim.
“Fokus kita ada pada Pansus Tata Beracara dan Kode Etik, juga Pedoman Pengusulan Pokir,” pungkas Ananda.(*)
Penulis: Devi Mogot
