Ujarku.co – Jadwal penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengalami penundaan tanpa kejelasan waktu. Meski demikian, Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menjelaskan aktivitas kedewanan tetap berjalan sesuai aturan meskipun AKD belum terbentuk.
“Kami sudah melaporkan hasil reses dan menjalankan empat pansus, termasuk pansus pokok-pokok pikiran (pokir) dan rencana kerja,” ungkap Ananda usai menghadiri Rapat Paripurna ke 8.
Saat ditanya soal penetapan AKD, Ananda menyerahkan sepenuhnya kepada ketua fraksi masing-masing partai.
“Untuk AKD, kami serahkan sepenuhnya kepada ketua fraksi,” jawabnya singkat.
Di tengah spekulasi, muncul kabar penundaan ini dipicu oleh perseteruan antara Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan terkait perebutan posisi di komisi strategis.
Namun, Muhammad Husni Fahruddin, Ketua Fraksi Golkar, membantah isu tersebut. Menurutnya, keterlambatan lebih disebabkan oleh penyesuaian nomenklatur antara pusat dan daerah.
“Perubahan nomenklatur di tingkat pusat menjadi fokus utama kami. Contohnya, pemisahan bidang pendidikan dari kebudayaan atau kehutanan dari lingkungan hidup. Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembagian bidang komisi sesuai dengan ritme pusat,” jelas pria yang akrab disapa Ayub.
Ia menambahkan penyesuaian ini penting untuk menghindari ketimpangan kerja antar komisi.
“Kami tidak ingin ada komisi yang menjadi ‘mata air’ sementara yang lain menjadi ‘air mata’. Ini sedang kami atur melalui pansus AKD,” lanjutnya.
Ayub juga mengakui adanya dinamika antarfraksi, termasuk Golkar dan PDIP, terkait penempatan kader di komisi strategis. Namun, hingga kini belum ada keputusan final.
“Golkar kemungkinan akan mengincar komisi strategis seperti Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini sejalan dengan program kami, seperti kesehatan gratis dan perumahan untuk masyarakat,” pungkas Ayub.(*)
Penulis: Devi Mogot
