Ujarku.co – Baru baru ini Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan serangkaian rapat kerja intensif dengan mitra kerja mereka, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Pembahasan mencakup evaluasi capaian kinerja 2024 serta rencana kerja tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh Agus Aras, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim kepada tim ujarku.co melalui telepon whatsaap, Jumat (29/12/2024).
Agus Aras menjelaskan rapat kerja tersebut menjadi agenda rutin untuk memastikan jalannya program prioritas, khususnya di sektor pendidikan.
“Intinya, kita bahas secara umum capaian kinerja 2024. Dari situ, kita evaluasi apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki,” ungkap Agus.
Selain membahas evaluasi, fokus diskusi juga mencakup penyesuaian rencana kerja tahun 2025. Hal ini dianggap penting mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih belum dilantik, yang memungkinkan adanya perubahan kebijakan.
“Tahun depan masih bisa ada penyesuaian. Harapan kami, semua program pendidikan tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Agus menyoroti realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim selama 2024 yang dinilai cukup memuaskan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
“Capaian 2024 sudah baik, tapi kita ingin di 2025 ada peningkatan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas baru di daerah yang membutuhkannya,” ujarnya.
Ia mencontohkan keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa daerah, seperti Balikpapan dan Kutai Timur. Menurut Agus, masih banyak kecamatan di Kutai Timur yang belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memadai.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kita minta Dinas Pendidikan menargetkan pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menyinggung program pendidikan gratis yang menjadi janji Gubernur terpilih Rudy Mas’ud. Ia berharap program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Pendidikan itu kunci kemajuan daerah. Program seperti ini harus dikawal agar benar-benar berdampak pada peningkatan SDM,” katanya.
Program lain yang juga dibahas adalah rencana pemberian makan gratis untuk pelajar di Kutai Timur. Meski program ini dinilai positif, Agus menekankan bahwa pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan.
“Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal ini. Kita harap ada sinergi yang baik agar program berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Investasi di sektor pendidikan tidak bisa ditawar-tawar. Kalau SDM kita maju, daerah kita juga pasti akan lebih berkembang,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
