Ujarku.co – Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyesuaikan harga bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sikap ini disampaikan setelah Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025).
Tigor Pangaribuan, Deputi Tata Kelola BGN, mengakui Kaltim masih membutuhkan dukungan pasokan pangan, terutama sayur mayur. Saat ini, sebagian besar kebutuhan sayuran di daerah tersebut masih didatangkan dari Pulau Jawa.
Menurutnya, satu satuan pelayanan membutuhkan setidaknya 300 kilogram sayur sekali masak untuk 3.000 anak. Jika jumlah satuan pelayanan bertambah menjadi 400 unit, maka kebutuhan sayur bisa mencapai 1.200 ton.
“Dari mana pasokan sebanyak itu akan didapatkan? Ini yang harus kita persiapkan,” ujar Tigor.
Saat ini, biaya satu porsi makanan dalam program MBG ditetapkan sebesar Rp10 ribu. Namun, BGN sendiri sebenarnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 ribu per anak. Tantangan muncul karena indeks harga pangan di Kaltim lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Bisa saja harga bahan pangan di sini bukan Rp10 ribu, tapi Rp11 ribu. Selain itu, ada pula kebutuhan untuk menggaji karyawan sekitar Rp2 ribu per porsi. Setiap satuan pelayanan membutuhkan setidaknya 47 tenaga kerja,” jelasnya.
Selain biaya bahan pangan dan gaji pegawai, ada juga pengeluaran untuk listrik, air, gas, sewa bangunan, serta kendaraan operasional. Dengan kondisi ini, dana Rp12 ribu per porsi pun kemungkinan hanya cukup untuk membeli bahan pangan saja.
Tigor mengusulkan agar setiap daerah memberikan bukti pembelian bahan pangan sebagai dasar dalam penyesuaian harga.
“Kita perlu bukti-bukti pembelian ini, supaya jika ada penyesuaian harga, ada dasar yang jelas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim
menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah pusat. Ia menegaskan yang paling dibutuhkan Kaltim saat ini adalah kepastian pasokan bahan pangan.
“Kalau kita sudah memiliki permintaan sebesar Rp15 ribu per porsi, tinggal bagaimana kita memastikan suplai tersedia. Jika pasokan lokal tidak cukup, kita pasti akan bergantung pada daerah lain,” kata Akmal.
Namun, ia tetap mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal guna menekan biaya transportasi. Meski begitu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kaltim.
“Konsekuensinya, kita harus memperkuat sektor pertanian. Meningkatkan budaya agraris menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
