Ujarku.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi, terutama dalam hal rambu-rambu lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik strategis. Irhamsyah, Plt Kepala Dishub Kaltim, menyatakan saat ini jumlah rambu jalan di wilayah provinsi masih belum mencukupi kebutuhan.
“Untuk rambu-rambu jalan yang ada di jalan-jalan provinsi itu masih cukup banyak kurang. Kami mengalokasikan 6.000 unit saja, mungkin masih kurang,” ungkap Irhamsyah beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan pihaknya belum mengidentifikasi secara rinci total kebutuhan rambu-rambu dan berbagai utilitas keselamatan jalan lainnya, seperti guardrail dan get post.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Dishub Kaltim berencana berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna memasang rambu peringatan di daerah rawan longsor.
“Paling tidak nanti ada koordinasi dengan kawan-kawan PU, khususnya di daerah yang kita identifikasi berpotensi longsor,” jelasnya.
Beberapa titik yang menjadi perhatian adalah Kutai Timur, Talisayan, Tanjung Redeb, dan Simpang Empat Kaliurang.
Selain rambu lalu lintas, keberadaan PJU di jalan-jalan utama juga menjadi perhatian penting. Menurut Irhamsyah, masih banyak ruas jalan besar yang minim penerangan sehingga membahayakan pengendara di malam hari.
“Komisi III DPRD Kaltim memberikan masukan terkait PJU karena masih banyak ruas jalan besar yang gelap di malam hari,” tambahnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Abdullah, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, juga menyoroti permasalahan minimnya PJU dan rambu-rambu lalu lintas di wilayah provinsi. Ia menegaskan Dishub telah bekerja secara maksimal, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam realisasi program-program tersebut.
“Dishubnya maksimal, tapi anggarannya yang tidak maksimal. Kami di Komisi III siap mendukung dan berjuang mengalokasikan anggaran karena ini kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan kebutuhan dana untuk pengadaan infrastruktur transportasi, termasuk PJU di wilayah pedesaan, masih sangat besar.
“Kalau dari dinas SDM saja, untuk listrik pedesaan itu hampir Rp3 triliun, dan itu pun belum cukup jika ingin memenuhi seluruh Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak daerah terpencil yang masih belum memiliki akses penerangan jalan yang memadai. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar.
“Masih banyak sekali daerah tertinggal yang belum menikmati lampu penerangan jalan,” katanya.
Mengenai target tahunan, Abdullah menyebutkan pencapaian akan sangat bergantung pada anggaran yang tersedia di setiap dinas terkait.
“Yang sudah saya dengar kemarin, SDM itu membutuhkan Rp3 sampai Rp4 triliun hanya untuk daerah pedesaan. Itu menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum teraliri listrik dan penerangan jalan,” ujarnya.
Saat ini, dinas terkait sedang melakukan pendataan untuk menyusun blueprint kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh. Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Baik Dishub Kaltim maupun DPRD Kaltim berharap agar alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan, terutama PJU dan rambu lalu lintas, dapat ditingkatkan secara bertahap. Dengan begitu, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas dapat terus meningkat di seluruh wilayah Kaltim.(*)
Penulis: Devi Mogot
