Ujarku.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, bagian dari kebijakan nasional Kabinet Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat menghadiri acara Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat sekaligus penandatanganan berita acara klarifikasi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).
Turut mendampingi Sekda, Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, serta perwakilan dari Bappeda Kukar dan sejumlah dinas terkait.
Turut mendampingi Sekda, Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, serta perwakilan dari Bappeda Kukar dan sejumlah dinas terkait.
Dalam kesempatan itu, Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat melalui Dinas Sosial. Usulan ini telah melalui proses verifikasi dokumen yang melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kemensos RI, Kemendagri, Kementerian PU, Kemendikdasmen, ATR/BPN hingga Kemenag.
“Dalam usulan yang kami sampaikan, ada tiga lokasi yang diproyeksikan, yakni dua di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak,” ujar Sunggono.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kemensos RI siap memberikan dukungan lanjutan, mulai dari aspek perizinan, penyediaan lahan, perekrutan guru dan siswa, hingga sarana prasarana yang diperlukan.
Sunggono menegaskan, program Sekolah Rakyat dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terhambat akses. Mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif di Sekolah Rakyat, agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” jelasnya.
Untuk memastikan transparansi, seleksi calon peserta akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini juga sudah masuk dalam APBN 2025 sebagai bagian dari pemerataan pendidikan nasional.
Lebih lanjut, pemerintah pusat akan mendukung penuh pelaksanaan program, termasuk penyediaan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat disebut sejalan dengan program nasional lain seperti renovasi sekolah, pembentukan sekolah unggulan, hingga sekolah taruna.
“Ini adalah langkah untuk memuliakan masyarakat kurang mampu, sekaligus mempersiapkan mereka berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Sunggono. (ADV/DISKOMINFOKUKAR)
