Ujarku.co – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memaparkan Pemerintah Provinsi Kaltim tengah bersiap menghadapi potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan akan berimbas langsung pada struktur APBD 2026.
Hasanuddin menyebutkan, forum pembahasan bersama Gubernur Kaltim dan Kepala Daerah akan dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2025. Pertemuan itu akan menjadi momen penting untuk menentukan arah kebijakan baru setelah hasil asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterima secara resmi.
“Rapat akan dilaksanakan pada 20 Oktober bersama Gubernur serta para kepala daerah. Karena hasil asistensi dari Kemendagri belum diterbitkan, maka kebijakan baru akan dirumuskan setelah proses tersebut selesai,” jelasnya beberapa hari lalu.
Dari hasil perhitungan sementara, Hasanuddin memperkirakan nilai APBD Kaltim tahun 2026 akan mengalami penurunan cukup signifikan. Ia memprediksi total anggaran daerah akan berada di kisaran Rp13 triliun hingga Rp15 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya akibat berkurangnya dana transfer pusat hingga sekitar 71 persen.
“Perhitungan sementara menunjukkan anggaran daerah tahun depan berkisar antara Rp13 hingga Rp15 triliun, karena dana transfer dari pusat menurun cukup drastis, sekitar 71 persen,” ungkapnya.
Meski begitu, Hasanuddin menilai masih ada peluang perubahan seiring munculnya informasi dari Kementerian Keuangan terkait kemungkinan revisi mekanisme transfer dana ke daerah. Ia menegaskan, DPRD masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah penyesuaian kebijakan fiskal daerah.
“Kami memperoleh informasi dari Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa ada kemungkinan terjadi penyesuaian dalam sistem transfer dana. Namun, kepastian finalnya baru akan diketahui setelah rapat resmi nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan DPRD bersama Pemprov Kaltim akan menata ulang struktur APBD 2026agar program prioritas tetap bisa berjalan secara efektif di tengah penurunan pendapatan.
Menurutnya, langkah ini juga mencakup evaluasi terhadap beberapa program unggulan pemerintah daerah, termasuk program Gubernur seperti Gaspoll dan Jospoll, yang mungkin mengalami penyesuaian sesuai hasil pembahasan nanti.
“DPRD bersama pemerintah daerah akan mengevaluasi seluruh komponen anggaran. Tidak menutup kemungkinan akan ada perombakan terhadap sejumlah program prioritas, termasuk Gaspoll dan Jospoll. Namun, semua keputusan akan ditetapkan setelah pembahasan resmi dilakukan,” pungkas Hasanuddin Mas’ud.(*)
Penulis: Devi Mogot
