Ujarku.co — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyayangkan keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat penolakan visa bagi atlet Israel. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.
“Sikap Indonesia didasari oleh kedaulatan nasional dan politik luar negeri bebas aktif yang menolak segala bentuk penjajahan. Ini bukan tindakan diskriminatif terhadap atlet, tetapi cerminan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi bangsa kita,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu mendorong pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI), untuk segera melakukan komunikasi dan diplomasi aktif dengan IOC. Langkah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini secara baik tanpa menimbulkan kerugian bagi dunia olahraga nasional.
Hetifah juga mengingatkan agar IOC bersikap objektif dan tidak menerapkan standar ganda terhadap negara yang berupaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. “Sebagai anggota IOC sekaligus pendukung perjuangan rakyat Palestina, Indonesia perlu menempuh jalur diplomasi yang terbuka dan konstruktif,” tuturnya.
Ia menambahkan, Indonesia harus mampu menegaskan komitmennya terhadap sportivitas dan perdamaian dunia, sambil meminta IOC untuk menghormati sikap kemanusiaan yang menjadi dasar kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dari Kemenpora dan KOI dalam forum resmi jika diperlukan. Ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah diplomatis yang cermat dan bermartabat demi menjaga kehormatan Indonesia di dunia olahraga internasional.
Sebagai langkah jangka panjang, Hetifah mendorong adanya sinergi kebijakan antara Kemenpora, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan KOI untuk mengantisipasi isu-isu politik sensitif dalam ajang olahraga global.
“Indonesia harus bisa memisahkan urusan olahraga dari politik, tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan prinsip konstitusional,” pungkasnya.
