Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan Indeks Desa di seluruh wilayah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Dasmiah, Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, menjelaskan bahwa peningkatan indeks desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi capaian pembangunan di tingkat desa.
“Permasalahan indeks desa di Kalimantan Timur berakar dari ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan,” ujarnya, Selasa (4/11/25).
Ia menambahkan, fokus utama peningkatan indeks desa mencakup tiga dimensi penting, yakni ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Meski demikian, masih banyak desa di Kaltim yang menghadapi kendala serius, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses layanan publik, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Masih banyak desa, terutama yang berstatus tertinggal, menghadapi keterbatasan akses jalan dan transportasi. Padahal, jalan merupakan indikator utama yang membuka peluang bagi pembangunan lainnya,” jelas Dasmiah.
Ia menegaskan, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim termasuk tinggi secara nasional, ketimpangan antara kabupaten dan kota tetap menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Karena itu, Biro Kesra mendorong pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.
Dalam mendukung transformasi digital desa, Dasmiah menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola data berbasis sistem Electronic Data Management (EDM).
“Kita perlu memperkuat kemampuan administrasi dan digitalisasi data di desa, karena data inilah yang menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Selain itu, Dasmiah mengingatkan karakteristik geografis dan ekologis Kaltim yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan ramah lingkungan, terutama di desa-desa yang berada di kawasan gambut atau wilayah dengan akses terbatas.
Ke depan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengevaluasi status desa berdasarkan kategori dari sangat tertinggal hingga mandiri, menyusun perencanaan berbasis hasil evaluasi indeks desa, mengoptimalkan sistem informasi desa, dan memperkuat sinergi lintas sektor.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa merupakan cerminan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
