Ujarku.co – Polemik rencana Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, termasuk mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mencapai titik didih tepat di Hari Pahlawan. Kontroversi yang berpusat pada nama Soeharto telah memicu “perang komentar” antara elite politik, tokoh agama, dan aktivis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Soeharto akan menerima gelar tersebut, bersama Gus Dur dan tokoh buruh ikonik, Marsinah. Penganugerahan ini, menurutnya, adalah bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa luar biasa yang telah diberikan para tokoh.
Suara penolakan paling keras datang dari tokoh yang memiliki otoritas moral tinggi, termasuk KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus. Mustasyar PBNU tersebut secara tegas menolak rencana tersebut.
“Saya ini orang yang paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, ia mengingatkan adanya banyak tragedi dan perlakuan tidak adil yang menimpa ulama, santri, dan warga Nahdlatul Ulama selama era Orde Baru.
Penolakan juga disuarakan keras oleh Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Usman Hamid menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sama dengan menabrak TAP MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Ia menegaskan, langkah ini berpotensi menormalisasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru.
Di ranah politik, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang paling vokal menentang wacana tersebut. Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly meminta pemerintah untuk mengaji ulang usulan tersebut dengan sangat hati-hati.
“Kontroversinya masih sangat tinggi di tengah masyarakat. Ini tidak mudah, pemberian gelar Pahlawan Nasional harus dipertimbangkan matang agar tidak bertentangan dengan semangat Reformasi yang sudah berjalan dua dekade lebih,” ujar Yasonna.
Beberapa politisi PDIP bahkan secara pribadi menyatakan menolak keras, menyoroti bahwa catatan pelanggaran HAM Soeharto belum tuntas diluruskan. Mereka berpandangan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan akan mencederai perjuangan aktivis Reformasi 1998.
Di kubu yang mendukung, selain partai koalisi seperti Gerindra, Demokrat, dan PAN, dukungan juga datang dari berbagai elemen. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) meyakinkan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat formal yang diperlukan, dan meminta masyarakat untuk mengingat jasa-jasa positifnya.
Menariknya, sebuah survei yang dilakukan lembaga KedaiKOPI menunjukkan bahwa mayoritas responden, mencapai lebih dari 80 persen, justru menyatakan mendukung Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Tingginya sentimen positif ini mayoritas berfokus pada peran Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” yang berhasil menjaga stabilitas dan swasembada pangan.
Di tengah tarik-ulur dan tingginya tensi politik ini, Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan final hari ini. Penganugerahan gelar, yang mempertemukan ikon demokrasi (Gus Dur), ikon buruh (Marsinah), dan ikon Orde Baru (Soeharto) dalam satu bingkai kehormatan, dipastikan akan menjadi momen politik paling disorot di Indonesia.(redaksi)
