Ujarku.co – Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mencapai eliminasi malaria terus menunjukkan perkembangan positif. Dari sepuluh kabupaten/kota, enam wilayah telah dinyatakan bebas malaria, sementara empat daerah lainnya masih dalam proses pemenuhan kriteria eliminasi. Empat daerah tersebut meliputi Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau, disertai kawasan sekitar Penajam Paser Utara (PPU) yang masih mencatat tingkat infeksi tinggi.
Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, menjelaskan persyaratan bagi suatu wilayah untuk mendapatkan status eliminasi malaria tergolong ketat. Salah satu indikator utama adalah angka Annual Parasite Infection (API), yang harus berada di bawah 1 persen. Angka tersebut berarti hanya satu dari seratus penduduk yang diperbolehkan terinfeksi malaria dalam setahun.
“Kalau jumlah penduduk 100 ribu, maka kasus malaria tidak boleh melebihi seribu orang. Jika lebih dari itu, daerah masih dikategorikan endemik,” jelas Jaya.
Selain API, Jaya menyebut faktor penularan endogenus menjadi penilaian penting lainnya. Penularan antar penduduk lokal harus nol untuk memenuhi syarat eliminasi, sedangkan penularan yang dibawa pendatang dari luar daerah masih dapat ditoleransi.
“Kalau tertularnya dari pendatang luar daerah seperti dari Papua atau NTT itu tidak masalah. Tapi kalau antar penduduk lokal saling menularkan itu tidak boleh ada sama sekali,” terangnya.
Dari seluruh wilayah yang masih berproses, Paser dan Berau tercatat sebagai daerah dengan kasus terbanyak. Menurut Jaya, tingginya paparan malaria di dua wilayah itu berkaitan erat dengan perambahan hutan dan pembukaan lahan di sekitar aliran sungai yang merupakan habitat utama nyamuk penyebar malaria.
“Nyamuk malaria adalah nyamuk hutan. Mereka menggigit pekerja atau masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan, dalam tubuh nyamuk terdapat parasit Plasmodium yang menyebabkan penyakit ini,” terangnya.
Walaupun angka kematian akibat malaria relatif rendah dibandingkan penyakit seperti DBD atau TBC, Dinkes Kaltim memastikan pencegahan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Untuk itu pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan di titik-titik rawan penularan terutama di sekitar area hutan dan pesisir,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
