Ujarku.co – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengikuti rapat kerja berzama Komisi II DPR RI, guna membahas percepatan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kesiapan Nusantara menjadi Ibu Kota Politik Indonesia di tahun 2028.
Selanjutnya, turut dibahas capaian pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), monitoring kelanjutan konstruksi, serta kesiapan kelembagaan dalam transisi IKN menuju pusat pemerintahan politik Indonesia.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja, telah ditetapkan target pemindahan ASN ke Nusantara sebanyak 4.100 orang hingga tahun 2028.
Untuk mengawal target tersebut, Komisi II dan Otorita IKN menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Selain aspek infrastruktur, agenda rapat juga menyoroti persiapan IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus). Berbagai langkah tengah dipersiapkan, mulai dari penyusunan regulasi kelembagaan hingga langkah teknis operasional.
Dari sisi regulasi, Otorita IKN mempersiapkan Peraturan Presiden terkait pembagian wilayah, struktur organisasi, pengelolaan aset dan keuangan.
Sedangkan persiapan teknis mencakup penegasan batas wilayah, kerja sama pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.
Pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Atas Tanah juga menjadi perhatian.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan sekaligus meluruskan isu yang beredar.
“Putusan MK bukan mencabut hak atas tanah, tetapi merevisi mekanisme pemberiannya. HGB misalnya yang tadinya satu siklus diberikan sekaligus 80 tahun, diperbaiki menjadi satu siklus terdiri atas pemberian perpanjangan dan pembaharuan masing-masing 20 hingga 30 tahun,” kata Basuki.
“Sampai saat ini tidak ada keluhan dari investor. Kami bersyukur mendapat dukungan politik yang sangat kuat untuk IKN,” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan optimisme terkait pembanguna Ibu Kota Nusantara.
“Betapa bangga kita punya Ibu Kota atas rasa cipta karsa kita sendiri. Dengan kita pindah ke IKN, seluruh warga negara punya mimpi yang sama. Jangan ragu lagi tentang kelanjutan IKN” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan pemindahan IKN adalah perubahan sistemik.
“Pemindahan IKN bukan hanya memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi. Insyaallah pimpinan juga pindah, agar seluruh ekosistem pemerintahan bergerak,” sebutnya.
Otorita IKN berharap rapat ini semakin memperkuat koordinasi dan dukungan lintas lembaga agar pembangunan Nusantara berjalan sesuai target, menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, serta membuka peluang kemajuan ekonomi nasional melalui pusat pemerintahan baru. (*)
Editor: Er Riyadi
