Ujarku.co – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengawal upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam di daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi potensi bencana, terutama banjir dan tanah longsor yang rutin terjadi setiap tahun.
Yasir, Kepala BPBD Kaltim, mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah mitigasi dengan mengedepankan kesiapsiagaan serta menjaga ekosistem lingkungan di Kaltim. Menurutnya, kesiapan dilakukan baik dari sisi personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi.
“BPBD selalu melakukan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” ujar Yasir ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/12/2025).
Ia menyebutkan, seluruh posko kebencanaan di kabupaten dan kota di Kaltim saat ini dalam kondisi siap siaga. Setiap posko telah dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti perahu karet, mobil evakuasi, serta logistik yang disiapkan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.
“Di posko-posko sudah disiapkan peralatan, termasuk perahu karet, kendaraan evakuasi, dan logistik. Kami juga melibatkan unsur TNI, Polri, serta relawan dalam penanganan kebencanaan,” jelasnya.
Yasir mengakui, meski ketersediaan peralatan dinilai lengkap, dari sisi jumlah masih terus diperbarui menyesuaikan kebutuhan. Namun demikian, secara umum peralatan kebencanaan telah tersedia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Untuk peralatan secara jenis lengkap, hanya dari sisi jumlah memang terus kami perbarui,” tambahnya.
Sementara itu, Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengatakan pengawalan mitigasi bencana juga berkaitan erat dengan persoalan lingkungan, khususnya deforestasi. Ia menyinggung kondisi di Sumatera dan Aceh yang mengalami deforestasi tinggi dan berdampak pada meningkatnya risiko bencana.
“Hari ini kami rapat dengan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu poin yang kami tekankan adalah pembelajaran dari bencana di Sumatera dan Aceh akibat deforestasi yang tinggi,” kata Andi Satya.
Ia menyoroti adanya sekitar 44 ribu hektare lahan terbuka di Kaltim yang perlu segera direstorasi melalui reforestasi dan penanaman kembali hutan. Menurutnya, dua faktor utama yang memicu kerusakan lingkungan di Kaltim saat ini adalah perluasan perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan.
“Yang menjadi persoalan utama sekarang adalah sawit dan tambang. Kebijakan dua sektor ini banyak berada di pusat, sehingga perlu evaluasi bersama agar tidak memicu bencana di daerah,” ujarnya.
Andi Satya menambahkan, peran BPBD provinsi bersifat koordinatif karena masing-masing kabupaten dan kota memiliki BPBD sendiri yang menjadi garda terdepan saat bencana terjadi. Ia berharap kesiapan logistik, khususnya kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, dapat terus diperkuat.
“Kita berharap kesiapan logistik, terutama obat-obatan, benar-benar terpenuhi. Mudah-mudahan bencana tidak terjadi, tetapi kesiapsiagaan tetap harus maksimal,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
