Ujarku.co – Rencana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan mulai Februari 2026 tidak akan berlaku menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pola seleksi khusus yang hanya menyasar posisi tertentu.
Dalam skema tersebut, pengangkatan difokuskan kepada kepala SPPG, tenaga ahli gizi, serta akuntan yang telah lama menjalankan tugas. Sementara pegawai lainnya belum seluruhnya masuk dalam daftar pengangkatan.
Menanggapi hal tersebut, Seno Aji, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjelaskan kewenangan terkait status kepegawaian SPPG sepenuhnya berada di tangan BGN sebagai lembaga pelaksana program.
“Soal PPPK itu memang urusan BGN. Pemerintah daerah menghormati mekanisme yang mereka susun,” kata Seno Aji, Jumat (30/1/2026).
Di luar persoalan status pegawai, Seno Aji menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim yang dinilai masih belum merata. Ia menyebut masih ada daerah yang belum tersentuh program tersebut secara optimal.
Berdasarkan evaluasi sementara, baru sekitar 60 persen wilayah di Kaltim yang telah menjalankan program MBG. Kondisi ini dinilai perlu percepatan agar tujuan program dapat tercapai secara menyeluruh.
“Kami terus mendorong agar pembangunan dapur MBG di seluruh daerah segera diselesaikan. Koordinasi dengan BGN tetap kami lakukan,” ujarnya.
Ia menargetkan seluruh dapur MBG di Kaltim sudah dapat beroperasi paling lambat pada pertengahan tahun 2026.
Setelah berjalan hampir satu tahun, program MBG yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah tantangan di daerah.
Seno Aji menyoroti belum masuknya Kabupaten Mahakam Ulu dalam cakupan program MBG. Padahal, wilayah tersebut masuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, kondisi geografis dan ketersediaan bahan pangan menjadi faktor yang turut memengaruhi lambatnya implementasi program di wilayah tersebut.
“Saat ini BGN sedang melakukan evaluasi. Tim mereka turun langsung ke Mahakam Ulu karena persoalannya bukan hanya teknis, tapi juga terkait harga dan ketersediaan bahan pangan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
