Ujarku.co – Hingga awal Februari 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki 13 jabatan kepala dinas yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan eselon II tersebut saat ini masih dipercayakan kepada pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim sebelumnya menyampaikan target penyelesaian pengisian jabatan kosong dilakukan pada Januari, menyusul pelantikan pejabat eselon II pertama pada 22 Desember 2025. Namun hingga kini, proses tersebut belum rampung.
Menurut Rudy, tahapan pengisian jabatan masih berjalan dan Pemprov Kaltim menunggu keputusan lanjutan dari Badan Kepegawaian Negara.
“Sekarang masih on progres. Tinggal menunggu keputusan dari BKN,” ujar Rudy Mas’ud saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2/2026).
Ia menuturkan, secara prosedural, seleksi terbuka sudah dilaksanakan. Di sisi lain, sistem manajemen talenta juga telah diterapkan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Nanti teknisnya bisa dibicarakan dengan Ibu Sekda, karena seleksi terbuka sudah dibuka dan manajemen talenta juga sudah berproses,” ucapnya.
Menanggapi pertanyaan terkait dampak kepemimpinan Plt terhadap kinerja OPD, Rudy menilai tidak ada gangguan signifikan. Aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat masih berjalan normal.
“Sebagaimana mestinya, walaupun saat ini beberapa OPD, belum dipimpin oleh pejabat definitif,” katanya.
Meski demikian, Rudy tidak menampik bahwa pejabat Plt memiliki keterbatasan kewenangan, terutama dalam mengambil keputusan strategis.
“Untuk hal-hal strategis memang tidak bisa, karena keputusan tersebut harus diambil oleh kepala dinas definitif,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
