Ujarku.co – Baharuddin Demmu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan apresiasinya atas keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang membatalkan pembelian mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar dan mengembalikan anggarannya ke kas daerah.
Menurut Demmu, langkah tersebut menunjukkan sikap terbuka dan kesediaan pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan belanja daerah lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Apa yang disuarakan masyarakat dan berbagai praktisi itu untuk kebaikan Kaltim. Keputusan mengembalikan mobil dinas tersebut patut kita hargai agar kedepan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini,” kata Demmu.
Ia menilai, keputusan itu penting di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tantangan, termasuk pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, alokasi anggaran harus difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi anggapan pembatalan tersebut dipicu tekanan dari pemerintah pusat atau sorotan publik yang meluas, Demmu menegaskan faktor utama tetap suara masyarakat Kaltim.
“Saya kira yang paling utama didengarkan oleh Pak Gubernur adalah masyarakat Kaltim. Rakyat meminta agar anggaran besar seperti itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” ujarnya.
Demmu juga mengakui polemik pembelian mobil dinas sempat menjadi perhatian sejumlah pihak. Namun, ia menekankan yang terpenting adalah keputusan akhir yang diambil gubernur. Demmu menyebut tidak semua kepala daerah berani mengoreksi kebijakan ketika mendapat kritik.
“Banyak kepala daerah yang tetap ngotot meski mendapat kritik. Tapi Pak Gubernur memilih mengembalikan karena memang harganya terlalu mahal. Banyak kendaraan lain yang lebih rasional dan tetap mampu menjangkau medan di Kaltim,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
