Ujarku.co – Konektivitas darat antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasuki babak baru. Pembangunan jalan sepanjang 122 kilometer yang menghubungkan Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) hingga STA 22 di perbatasan Malinau resmi dimulai dengan mengandalkan skema investasi swasta.
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, mengonfirmasi keterlibatan sektor privat ini menjadi tumpuan utama untuk mempercepat akses di wilayah yang selama ini terisolasi. Selain jalan rigid, proyek ini mencakup pembangunan jembatan strategis di Long Bagun yang diproyeksikan menjadi urat nadi penghubung lintas provinsi, mulai dari Putussibau (Kalbar) hingga tembus ke Kaltara.
Meski jalur menuju Kaltara dikerjakan oleh swasta, akses penghubung dari Kalimantan Barat menuju Kaltim tetap diproyeksikan menggunakan kucuran dana APBN. Upaya koordinasi telah dilakukan dengan Komisi V DPR RI untuk memastikan jalur yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, tersebut masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Tidak hanya soal akses jalan, kawasan perbatasan juga menjadi target pengembangan sektor energi. Rencananya, pihak swasta akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan aliran Sungai Mahakam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat.
Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (7/4/2026), urgensi pembangunan infrastruktur di Kalimantan ditegaskan bukan sekadar soal mobilitas warga, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Kondisi geografis Kaltim, Kalbar, dan Kaltara yang hanya berbatasan darat dengan Malaysia menuntut kesiapan sarana fisik yang mumpuni.
“Kalimantan harus diberi perhatian khusus karena ini menyangkut kedaulatan. Infrastruktur harus dibangun di sini karena perbatasan kita hanya dipisahkan patok, bukan selat,” ujar Rudy Mas’ud.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim semakin memperkuat alasan mengapa jalur perbatasan harus segera dibenahi. Infrastruktur yang buruk selama ini menjadi kendala utama dalam mobilisasi personel, logistik, hingga alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Secara ekonomi, keterisolasian wilayah telah memicu tingginya harga kebutuhan pokok di perbatasan. Pemerintah daerah meyakini setelah akses jalan terhubung mulus, distribusi logistik akan lebih lancar, pertumbuhan ekonomi kawasan akan terpacu, dan percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi dapat lebih mudah direalisasikan.(*)
Penulis: Devi Mogot
