Ujarku.co – Rencana aksi unjuk rasa masif yang dijadwalkan menyuarakan penolakan terhadap dinasti politik pada 21 April 2026 di Samarinda mulai direspons Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Ia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi aspirasi tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
Ananda Moeis, menjelaskan turun ke jalan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Ia memastikan bahwa pintu kantor legislatif akan terbuka bagi para demonstran yang ingin menyampaikan tuntutannya secara langsung.
“Aksi penyampaian pendapat secara besar-besaran adalah bagian dari hak demokrasi. Kami akan menerima dan mendengarkan apa saja yang ingin disampaikan masyarakat,” ungkap Ananda Moeis, Senin (13/4/2026).
Namun, mengingat sensitivitas isu yang dibawa, Ananda Moeis, mengimbau agar massa aksi tetap mengedepankan ketertiban. Ia berharap aspirasi terkait evaluasi kepemimpinan daerah tersebut tidak berujung pada tindakan yang merusak fasilitas publik atau anarkisme.
“Harapan kami jangan sampai terjadi anarkis. Kami siap menunggu dan menampung aspirasi kawan-kawan sebagai perwakilan masyarakat Kaltim di sini,” jelas Ananda Moeis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gerakan ini dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim. Estimasi massa diprediksi mencapai lebih dari 4.000 partisipan yang akan memadati Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar serta Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
Selain menyoroti praktik dinasti politik, massa dikabarkan akan membawa rapor merah terkait dugaan nepotisme dan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap arah kepemimpinan di daerah.
Menanggapi poin-poin krusial tersebut, Ananda Moeis, menegaskan kembali DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk membuka ruang dialog selebar-lebarnya bagi warga yang merasa tidak puas dengan kondisi pemerintahan saat ini.
Guna mengamankan jalannya aksi dengan skala ribuan orang tersebut, aparat keamanan diperkirakan akan menyiagakan personel di titik-titik vital untuk mencegah terjadinya gesekan. Aksi 21 April ini kini menjadi perhatian utama publik Kaltim karena momentumnya yang dianggap krusial bagi peta politik daerah.(*)
Penulis: Devi Mogot
