Ujarku.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akhirnya membongkar hasil investigasi forensik digital untuk menjawab tudingan manipulasi sistem pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP. Hasilnya, tim pengawas gabungan memastikan tidak ada intervensi manusia dalam pergeseran peringkat, melainkan murni pergerakan kompetisi geografi secara real time.
Transparansi berbasis pembuktian ilmiah ini sengaja dibuka ke publik demi meredam tensi sosial dari para wali murid dan LSM pendamping yang mencurigai adanya permainan orang dalam.
Firdaus Akbar, Plt Inspektur Samarinda, menegaskan tim gabungan lintas instansi yang terdiri dari Diskominfo, Disdikbud, dan TWAP diturunkan langsung untuk membedah 36 aduan yang masuk secara profesional.
“Kami evaluasi pengaduan ini berdasarkan fakta riil, bukan asumsi liar. Tim IT Diskominfo sudah melacak jejak digitalnya dan membuktikan bahwa sistem ini mustahil bisa diintervensi oleh panitia,” kata Firdaus Akbar Senin (13/7/2026).
Salah satu temuan paling mencolok dari hasil audit ini adalah rontoknya sejumlah berkas pendaftar di jalur afirmasi atau jalur miskin. Tim pengawas melakukan pengecekan silang langsung ke basis data Kementerian Sosial untuk menguji keabsahan klaim ekonomi pendaftar. Hasilnya, beberapa oknum pendaftar ditemukan berada di Desil 6 yang masuk kategori mampu, padahal syarat mutlak jalur afirmasi wajib berada di Desil 1 sampai 4. Otomatis, sistem langsung menggugurkan berkas tersebut.
Sementara terkait hilangnya nama atau bergesernya peringkat calon siswa secara mendadak sebelum penutupan, Firdaus menyebut hal itu murni kalkulasi matematis sistem zonasi. Sistem terus bergerak dinamis, di mana posisi seorang pendaftar otomatis akan tergeser ke bawah jika ada pendaftar baru yang masuk dengan titik koordinat rumah yang jauh lebih dekat ke sekolah tujuan.
Investigasi ini juga menyingkap fakta polemik SPMB di Samarinda sebenarnya bukan disebabkan oleh krisis daya tampung kota, melainkan akibat penumpukan pendaftar yang hanya berpusat pada segelintir sekolah yang dianggap favorit. Secara agregat, keterisian bangku SMP negeri se-Samarinda baru menyentuh angka 95,60 persen.
Artinya, masih ada 396 kursi kosong di seluruh Samarinda setelah pengumuman kelulusan utama. Akar masalahnya adalah sebaran kursi kosong tersebut berada di wilayah pinggiran kota, sementara mayoritas orang tua menolak dipindahkan dari sekolah pusat kota karena masih mempertahankan ego sekolah favorit.
Demi menjaga kualitas belajar-mengajar tetap ideal sesuai standar kementerian, Pemkot Samarinda mengambil posisi tegas untuk tidak memaksakan penambahan kuota kelas di sekolah yang sudah kelebihan muatan. Sebagai solusi konkret, anak-anak yang sempat tidak terakomodasi akan didistribusikan ke sekolah alternatif negeri terdekat.
Dari kelompok pengadu, tercatat 19 murid sudah menerima solusi ini dan resmi terdaftar. Kini, fokus tim gabungan adalah mengawal nasib 17 anak yang tersisa.
“Kami bersama Disdik sedang melakukan validasi harian untuk mencocokkan waktu tempuh serta akses transportasi bagi 17 anak ini. Kami ingin memastikan opsi sekolah alternatif yang kami berikan nanti benar-benar rasional dan tidak membebani keluarga,” tegas Firdaus Akbar.
Sebagai langkah evaluasi jangka panjang, Pemkot Samarinda berjanji akan membenahi sistem tata kelola zonasi, meratakan kualitas guru, serta mengubah kanal pengaduan menggunakan nomor tiket digital agar pelacakan berkas jauh lebih transparan di masa depan.
“Bapak Wali Kota menginginkan pelaksanaan SPMB ini berjalan bersih dan bermartabat tanpa ada praktik titip-menitip siswa. Fasilitasi sekolah alternatif ini dibatasi oleh tenggat waktu, jadi kami meminta para orang tua segera memberikan konfirmasi persetujuan,” pungkas Firdaus Akbar.(*)
Penulis: Devi Mogot
