Ujarku.co – Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendesak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam memitigasi dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pihak legislatif menekankan pentingnya pemberian pendampingan psikologis (trauma healing) secara intensif bagi korban, khususnya kaum perempuan dan anak-anak dari keluarga yang mengalami keretakan hubungan (broken home).
Menurut Sri Puji Astuti, ketahanan mental dan psikologis sebuah keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat bagi tumbuh kembang anak di wilayah perkotaan.
“Kasus kekerasan domestik tidak boleh hanya diselesaikan dari sisi penegakan hukum semata, melainkan pemulihan psikologis korban juga harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kami meminta Dinas PPKB hadir mendampingi anak-anak yang menjadi korban trauma agar masa depan mental dan emosional mereka tidak rusak,” ujar Sri Puji Astuti.
Sri Puji Astuti menambahkan, penguatan ketahanan mental keluarga harus diintegrasikan ke dalam program penyuluhan berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kader-kader lapangan diharapkan tidak hanya fokus pada urusan alat kontrasepsi, tetapi juga peka melihat gejala keharmonisan dan potensi konflik sosial di lingkungan terkecil masyarakat.
Pihaknya di Komisi IV DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal jalannya alokasi program perlindungan sosial ini demi mewujudkan Kota Samarinda yang aman dan ramah terhadap hak-hak perempuan serta anak-anak.
“Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan sangat rentan mengalami gangguan perilaku dan putus sekolah. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara dinas terkait, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta lembaga perlindungan anak wajib diperkuat guna membangun benteng pertahanan keluarga yang kokoh di Kota Samarinda,” pungkas Sri Puji Astuti.(ADV)
