Ujarku.co – Lemahnya kedisiplinan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen. Fenomena ditemukannya oknum abdi negara yang kedapatan ‘keluyuran’ atau mangkir dari tempat tugas saat jam pelayanan berlangsung memicu keprihatinan serius dari pihak legislatif.
Sorotan keras tersebut dilayangkan oleh Ronal Stephen Lonteng, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Ia menegaskan bahwa seluruh ASN memiliki kewajiban moral dan profesional untuk berada di pos pelayanan masing-masing sesuai jam kerja yang telah ditetapkan oleh negara.
Ronal Stephen Lonteng, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda secara terbuka mengaku terkejut melihat masih maraknya praktik indisipliner di tubuh birokrasi Pemkot Samarinda.
“Kondisi ini sangat membuat kita kaget dan prihatin. Sebagai pelayan masyarakat yang digaji oleh negara, para ASN seharusnya memegang teguh kedisiplinan dengan tetap bertugas di lingkup dan posisi pelayanannya masing-masing selama jam dinas berlangsung,” ujar Ronal Stephen Lonteng.
Ronal Stephen Lonteng menggarisbawahi bahwa persoalan disiplin aparatur menjadi kian krusial di tengah upaya efisiensi anggaran daerah yang sedang dijalankan pemerintah. Keterbatasan alokasi fiskal seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja aparatur, bukan malah diwarnai dengan penurunan etos kerja.
Guna merawat kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah, Komisi I DPRD Samarinda mendesak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi pengawas disiplin untuk mengambil tindakan tegas berupa pemanggilan dan evaluasi terhadap oknum yang melanggar.
“Dalam situasi keterbatasan anggaran saat ini, kita justru menuntut optimalisasi kinerja yang jauh lebih maksimal dari setiap ASN. Kami mendesak pimpinan OPD terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh demi membenahi sistem kerja pemerintahan agar lebih akuntabel ke depan,” tegas Ronal Stephen Lonteng.
Ronal Stephen Lonteng memungkas bahwa visi Pemkot Samarinda dalam membangun tata kelola pemerintahan yang prima (good governance) akan sulit terwujud apabila mentalitas dan komitmen pelayanan dasar pegawainya masih diabaikan.
“Pemkot Samarinda saat ini sedang gencar mendorong tata kelola pemerintahan yang optimal agar semua urusan masyarakat terlayani dengan cepat. Jangan sampai komitmen besar dalam membangun pelayanan publik ini dirusak oleh ulah oknum-oknum yang tidak disiplin,” pungkas Ronal Stephen Lonteng.(ADV)
