Ujarku.co – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda memberikan tanggapan meluruskan silang pendapat di media sosial terkait prioritas pengangkatan guru paruh waktu yang sempat memicu kecemburuan Tenaga Kesehatan (Nakes) serta profesi honorer lainnya. Kebijakan alokasi tersebut ditegaskan murni berpatokan pada skala prioritas guna menutup krisis kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri.
Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda menegaskan pemerintah daerah sama sekali tidak berniat menganaktirikan sektor kesehatan maupun profesi honorer lainnya. Langkah ini diambil atas dasar data objektif yang menunjukkan Samarinda tengah mengalami defisit guru secara signifikan akibat tingginya angka purnatugas atau pensiun setiap tahunnya.
“Sektor kesehatan dan pendidikan pada dasarnya sama-sama vital bagi daerah. Namun kita wajib melihat kondisi riil kebutuhan lapangan saat ini. Berdasarkan pemetaan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, daerah kita saat ini mengalami kekurangan sekitar 500 guru,” ujar Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda.
Ismail Latisi menerangkan dampak kekosongan tenaga pendidik, khususnya guru kelas, membawa implikasi langsung terhadap kelangsungan proses belajar mengajar harian para siswa di sekolah. Kondisi tersebut berbeda dengan mekanisme pelayanan kesehatan yang umumnya ditopang oleh sistem kerja bergiliran (shift).
“Bisa dibayangkan dampaknya jika seorang guru kelas pensiun tanpa ada pengganti yang siap. Artinya, siswa dalam satu kelas tersebut terancam tidak belajar setiap hari. Risiko ini berlaku untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah saat ini difokuskan untuk membereskan masalah mendesak di dunia pendidikan terlebih dahulu,” jelas Ismail Latisi.
Ismail Latisi pun mengimbau masyarakat luas untuk dapat memahami pola kebijakan pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda secara berkesinambungan dan bertahap.
“Kebijakan pengangkatan ini dijalankan secara bertahap. Untuk tahap sekarang, konsentrasi utama adalah menuntaskan krisis kekurangan guru. Setelah kebutuhan tenaga pendidik terpenuhi, pemerintah daerah tentu akan bergeser mendorong penataan bagi nakes serta sektor profesional lainnya pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Ismail Latisi.(ADV)
