Ujarku.co – Aan Andriansyah, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tiga jalur pengusulan dalam program pembangunan, khususnya bagi wilayah yang masih minim infrastruktur seperti Palaran dan Loa Janan Ilir.
Aan menilai ketimpangan pembangunan di sejumlah kawasan terjadi karena keterbatasan anggaran serta penentuan skala prioritas dalam perencanaan pemerintah. Ia menyebutkan bahwa tidak semua usulan dapat langsung terealisasi melalui APBD Kota Samarinda.
“Setiap program pembangunan ada mekanismenya. Pemerintah tentu tidak bisa menjangkau semua wilayah secara bersamaan karena harus mempertimbangkan prioritas,” ujar Aan, Senin (19/5/2025).
Ia menyarankan warga memanfaatkan skema Pro Bebaya sebagai salah satu alternatif pengusulan pembangunan. Dalam program tersebut, 60 persen anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, sementara 40 persen sisanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Aan menjelaskan bahwa usulan pembangunan juga dapat diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Saat reses, saya selalu sampaikan ke warga. Coba dulu lewat Pro Bebaya. Kalau belum cukup, bawa ke Musrenbang. Kalau tidak juga berhasil, bisa kita perjuangkan melalui pokir,” terangnya.
Namun ia mengingatkan, dana pokir DPRD juga memiliki keterbatasan, sehingga setiap usulan tetap harus mempertimbangkan urgensi dan manfaat bagi masyarakat luas.(adv)
