Ujarku.co – Penertiban Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso pada Jumat (9/5/2025) mendapat sorotan tajam dari Agus Suwandi, Ketua Komisi II DPRD Samarinda. Ia mengkritik keras pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota, yang dinilainya terlalu mengedepankan kekuatan aparat tanpa menyentuh akar persoalan.
Menurut Agus, penanganan masalah Pasar Subuh seharusnya tidak hanya menekankan aspek legalitas kepemilikan lahan. Ia menilai pendekatan seperti itu mengabaikan realitas sosial dan ekonomi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di sana.
“Persoalan pasar ini bukan sekadar urusan hukum. Ada kepentingan pedagang, pemilik lahan, dan juga pembeli yang semuanya harus diakomodasi,” ujar Agus saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (15/5/2025).
Ia menilai relokasi tetap menjadi opsi yang bisa dijalankan, namun harus mempertimbangkan karakteristik dagangan masing-masing. Pedagang babi yang selama ini menjadi ciri khas Pasar Subuh, misalnya, perlu dicarikan lokasi yang sesuai, sementara pedagang sayur dan buah bisa diarahkan ke pasar-pasar yang belum padat.
“Relokasi itu harus fleksibel. Tidak harus semua ditaruh di satu tempat. Sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan ruang di pasar-pasar lain,” jelasnya.
Agus juga menyayangkan skala pengerahan aparat saat penertiban. Kehadiran personel Satpol PP, polisi, bahkan pemadam kebakaran, menurutnya, menunjukkan pendekatan yang cenderung represif terhadap pedagang kecil.
“Saya sampaikan keberatan. Ini tindakan yang terlalu berlebihan. Lahannya memang swasta, tapi seolah-olah menghadapi ancaman besar saja,” kritiknya.
Ia berharap ke depan pemerintah lebih mengutamakan dialog dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik serupa. Ketegasan, menurutnya, penting, tetapi harus menjadi opsi terakhir setelah upaya komunikasi tidak membuahkan hasil.
“Penegakan aturan tetap perlu, tapi jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan seperti musuh. Harus ada empati dalam kebijakan publik,” tutup Agus. (adv)
