Ujarku.co – Herdiansyah Hamzah, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) menjelaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil dalam menjaga arah demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Ia menilai, penguatan sinergi kedua pihak menjadi kunci agar demokrasi tidak kembali mundur ke arah kekuasaan yang bersifat represif.
“Tantangan terbesar demokrasi hari ini bukan hanya teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi ancaman kembalinya rezim otoriter melalui kekuatan negara seperti militer dan kepolisian,” ujarnya dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu Tahun 2029” yang berlangsung di D’Bagios Cafe, Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, menilai demokrasi hanya bisa dipertahankan bila masyarakat sipil turut aktif melawan bentuk-bentuk kekuasaan yang menekan.
“Kita harus mempertahankan demokrasi dengan baik, termasuk menghadang rezim otoriter yang menggunakan kekuasaan pemaksanya seperti militer dan polisi. Mustahil hanya mengandalkan Bawaslu karena lembaga itu tidak mungkin berhadapan sendirian dengan instrumen kekuasaan,” tegasnya.
Menurutnya, Bawaslu perlu “bersenyawa” dengan masyarakat sipil, sebab secara kelembagaan lembaga tersebut memiliki banyak keterbatasan, baik dalam hirarki, sumber daya, maupun kemampuan membaca dinamika kekuasaan yang kerap berjalan tersembunyi.
“Bawaslu punya problem dengan hirarki, dengan sumber daya, dan belum terbiasa membaca bagaimana kekuasaan bekerja. Karena itu mereka butuh bersenyawa dengan masyarakat sipil. Kalau ingin demokrasi, terutama demokrasi elektoral 2029 tetap bertahan, Bawaslu harus sering berdiskusi dengan teman-teman masyarakat sipil,” ujarnya menegaskan.
Namun Castro mengingatkan, hubungan antara Bawaslu dan masyarakat sipil tak boleh berhenti pada kemitraan simbolik. Kolaborasi harus substantif dan berorientasi pada perbaikan nyata dalam pengawasan pemilu.
“Berkawan saja tidak menjamin pemilu berjalan baik. Tapi kalau Bawaslu berjalan sendiri, itu lebih berbahaya. Sejak dulu saya mengkritik penyelenggara pemilu yang sering terjebak dalam urusan teknis semata,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai tanggung jawab penyelenggara pemilu tidak cukup hanya memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, tetapi juga mendorong demokrasi tumbuh secara menyeluruh.
“Demokrasi bukan hanya soal hak politik. Demokrasi juga harus dimaknai dalam level ekonomi. Percuma orang memilih dengan baik kalau perutnya lapar. Jadi Bawaslu juga penting terlibat dalam distribusi yang lebih substansial, bukan hanya urusan teknis,” ucapnya.
Castro juga menyoroti lemahnya soliditas masyarakat sipil yang menurutnya masih berjalan dalam kelompok-kelompok kecil dan terpisah. Kondisi itu, kata dia, membuat masyarakat sipil kehilangan daya tawar di hadapan kekuatan negara yang semakin dominan.
“Problem kita, masyarakat sipil itu kecil-kecil dan tidak menyatu. Kalau terpecah-pecah, bagaimana mau mengawal demokrasi? Karena itu penting membangun simbol dan kerja-kerja soliditas bersama. Kalau melawan militer dengan kekuatan kecil yang tercerai-berai, ya itu mimpi,” ucapnya tajam.
Sebagai penutup, Castro mengajak seluruh elemen masyarakat sipil menurunkan ego sektoral dan memperkuat kerja bersama untuk melawan potensi kembalinya kekuatan militer di ruang politik sipil.
“Harus menurunkan ego sedikit. Angkat kerja-kerja bersama melawan kekuasaan dan otoritarianisme, termasuk melawan kembalinya militer ke panggung demokrasi. Kalau tidak bersatu, mustahil kita bisa melawan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
