Ujarku.co – Muhammad Novan Syahronie Pasie, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini di tingkat lingkungan masyarakat guna mengantisipasi maraknya isu kehamilan di bawah umur. Komisi IV mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan peran aparatur rukun tetangga sebagai garda terdepan pencegahan masalah sosial tersebut.
Langkah preventif ini dinilai mendesak menyusul mencuatnya fenomena kasus anak di bawah usia dewasa yang melahirkan anak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini. Komisi IV menilai, penanganan masalah kehamilan dini tidak bisa hanya mengandalkan sistem penindakan pasca-kejadian, melainkan harus bertumpu pada penguatan edukasi serta kepekaan sosial di lingkungan terdekat.
Novan menyatakan keterbatasan data deteksi dini saat ini membuat pemerintah daerah terkesan meraba-raba dalam memetakan potensi kerawanan sosial tersebut, sehingga dikhawatirkan menyerupai fenomena gunung es.
“Untuk data deteksinya secara pasti di Samarinda, kita belum tahu karena sistem pelaporan yang ada saat ini mayoritas berdasarkan kasus yang mencuat saja. Yang kita khawatirkan adalah jika masyarakat tidak melapor, maka kasusnya tidak akan terdeteksi. Padahal, indikasi awal dari permasalahan seperti ini sebenarnya pasti terdeteksi pertama kali di lingkungan terkecil, yaitu tingkat RT,” ujar Novan.
Guna mengatasi kendala operasional sosial akibat efisiensi anggaran daerah, Novan mengusulkan skema kolaborasi taktis dengan menyisipkan program sosialisasi dan edukasi tersebut ke dalam agenda pertemuan warga yang difasilitasi oleh anggaran pembangunan masyarakat.
Novan berharap, penguatan edukasi ini dapat berjalan secara masif dan efisien tanpa harus menguras anggaran daerah yang besar, melalui kerja sama lintas sektor di level kelurahan.
“Kami menyarankan agar sosialisasi dari instansi terkait disinergikan dengan program pemerintah yang sudah berjalan di masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan momentum pertemuan kelompok masyarakat di program Pro Bebaya. Dengan melibatkan kader Posyandu, Dasawisma, dan Ketua RT, kita bisa memberikan pembekalan minimal mengenai tindakan awal apa yang harus dilakukan jika ada indikasi kerawanan sosial di wilayah mereka,” pungkas Novan.(ADV)
