Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Dari total Rp21,74 triliun merosot menjadi Rp15,15 triliun. Kondisi ini memaksa Pemprov melakukan penyesuaian besar pada struktur anggaran, termasuk pemangkasan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 66 persen.
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, menyampaikan langkah pertama yang ditempuh adalah mengefisienkan seluruh pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Belanja perjalanan dinas menjadi salah satu komponen yang ikut ditekan drastis.
“Kekurangannya banyak sekali ya, pertama yang kita lakukan mengefisienkan belanja-belanja yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Menurut Rudy Mas’ud, seluruh OPD tanpa terkecuali terkena dampak perampingan anggaran. Pemangkasan itu disebut mencapai 66 persen dan berlaku merata. Ia meminta masyarakat memahami apabila ada program yang belum dapat terakomodasi akibat keterbatasan fiskal.
“Kalau misalkan ada hal-hal yang belum terakomodir, maka mohon dimaafkan,” katanya.
Meski APBD menurun dan pemangkasan dilakukan besar-besaran, Rudy Mas’ud memastikan standar pelayanan minimum (SPM) di Kaltim tetap berjalan normal. Beberapa sektor bahkan ditargetkan untuk ditingkatkan. Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama agar tidak terdampak pemotongan anggaran.
Program prioritas Gratispol dan Jospol juga dipastikan tetap beroperasi pada 2026.
Mengenai porsi anggaran untuk Gratispol, Rudy Mas’ud mengonfirmasi alokasinya telah dipersiapkan. Untuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp2 triliun.
“Anggarannya udah ada. Untuk Gratispol pendidikan dan kesehatan kurang lebih 2 triliun,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
