Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) blak-blakan mengakui adanya ganjalan besar dalam upaya mendongkrak kesejahteraan tenaga pendidik di Benua Etam. Kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami tekanan hebat menyusul penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp9 triliun.
Dampak dari efisiensi anggaran tersebut berimbas langsung pada nilai insentif guru SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, yang diakui pemerintah masih jauh dari kata ideal. Kondisi fiskal yang kritis ini memperpanjang deretan pekerjaan rumah pemerintah daerah di sektor pendidikan.
“Jujur kami akui insentifnya saat ini belum besar. Terlebih, APBD kita sedang mengalami penurunan sekitar Rp9 triliun. Namun, kami berkomitmen jika nanti Transfer ke Daerah dari pusat kembali bertambah, sektor pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi prioritas,” ungkap Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim.
Di tengah krisis keuangan tersebut, pemerintah daerah juga harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nasib sekitar 400 hingga 500 guru honorer yang status kepegawaiannya belum jelas. Pemprov mengklaim tengah melobi pemerintah pusat agar ratusan guru tersebut bisa segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kendati demikian, langkah tersebut dipastikan tidak akan berjalan mudah. Pasalnya, kuota dan formasi PPPK untuk wilayah Kaltim saat ini dikabarkan sudah penuh terisi, sehingga pemprov terpaksa harus mengemis kuota tambahan atau mencari formasi kosong di tingkat kementerian.
“Ada sekitar 400 sampai 500 orang guru honorer yang harus dan akan terus kita perjuangkan nasibnya. Minimal mereka bisa beralih ke PPPK. Status ini sangat penting untuk menguatkan posisi mereka dalam mengajar, sekaligus mendongkrak kesejahteraannya,” lanjut Seno Aji.
Pemprov menargetkan sisa guru honorer di Kaltim bisa seluruhnya terserap menjadi aparatur sipil negara pada akhir tahun ini, dengan catatan lobi tambahan formasi di Jakarta membuahkan hasil.
Di sisi lain, pemprov meminta para guru untuk tetap menjaga dedikasi dalam membentuk karakter generasi muda di ruang kelas, seraya berjanji akan mengembalikan hak-hak finansial pengajar secara bertahap begitu grafik pendapatan daerah kembali pulih.
“Semoga di akhir tahun ini, sisa guru honorer kita bisa diangkat menjadi ASN semua melalui tambahan formasi,” pungkas Seno Aji.(*)
Penulis: Devi Mogot
