Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjelaskan tetap menjalankan dua program prioritas, Gratispol dan Jospol, pada APBD Tahun Anggaran 2026. Kepastian ini disampaikan Sri Wahyuni, Sekda Kaltim, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-46 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD, Minggu (30/11/2025).
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kaltim telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD 2026 pada Paripurna ke-45, Sabtu (29/11/2025). Seluruh fraksi menyoroti penurunan signifikan dana transfer dari pusat, yang membuat APBD 2026 turun dari Rp21,74 triliun menjadi Rp15,15 triliun atau berkurang Rp6,59 triliun.
Sri Wahyuni menegaskan, pemprov tidak akan mengurangi komitmennya meski anggaran mengalami penyusutan.
“Program strategis daerah tetap kami jalankan. Gratispol dan Jospol yang menjadi amanat Kemendagri sudah disiapkan dalam rancangan APBD 2026,” katanya.
Sebagai bentuk implementasi Gratispol, anggaran 2026 diarahkan langsung ke kebutuhan masyarakat. Pemprov menyiapkan BOSDA sebesar Rp718 miliar untuk 185.306 siswa dan anggaran seragam sekolah senilai Rp65 miliar untuk 65.004 peserta didik.
Pada sektor pendidikan tinggi, pemerintah juga mengalokasikan Rp1,38 triliun untuk program pendidikan gratis bagi 158.981 mahasiswa di seluruh Kaltim. Selain itu, tersedia pula anggaran perjalanan religi atau umrah sebesar Rp500 juta serta insentif guru sebesar Rp57,24 miliar untuk 3.180 tenaga pendidik.
Untuk Jospol, Sri Wahyuni menyebutkan adanya dukungan bagi marbot dan pengurus rumah ibadah. Total insentif yang dialokasikan mencapai Rp28,8 miliar bagi 4.800 penerima. Ia menegaskan program tersebut tetap berjalan meski APBD menurun.
Sri Wahyuni menjelaskan pelaksanaan Gratispol dilakukan secara terbuka dan tepat waktu. Salah satunya pencairan beasiswa bagi Perguruan Tinggi Negeri di Kaltim yang sudah direalisasikan pada 10 November 2025.
Pemprov juga memastikan peningkatan akses pendidikan tetap menjadi prioritas menuju generasi emas Kaltim.
“Kami memperkuat pendanaan satuan pendidikan dan memastikan BOSDA terus ditingkatkan secara proporsional, sesuai kondisi keuangan daerah,” pungkas Sri.(*)
