Ujarku.co – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pendidikan gratis yang merata bagi seluruh siswa di Kukar. Ia menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi sekolah-sekolah yang masih melakukan pungutan kepada siswa, termasuk penjualan seragam yang dibebankan kepada orang tua murid.
“Sudah kami imbau agar tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa. Termasuk juga larangan memperjualbelikan seragam sekolah,” tegasnya. Ia menyebut bahwa biaya seragam akan ditanggung melalui APBD dan penyalurannya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kukar.
Lebih lanjut, Aulia meminta kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Bila masih ditemukan sekolah yang memungut pungutan liar, baik berupa uang pendaftaran, seragam, ataupun perlengkapan lainnya, ia menegaskan agar warga langsung melapor ke pemerintah daerah.
Meski kebijakan ini ditujukan bagi sekolah negeri, Aulia mengakui bahwa untuk sekolah swasta terdapat tantangan tersendiri. Menurutnya, dukungan operasional untuk sekolah swasta belum sepenuhnya tersedia melalui APBD, dan hal ini menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Kukar Idaman Terbaik ke depan.
Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme pemeriksaan dan pemantauan di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verificasi terhadap sekolah-sekolah agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar berjalan dan beban biaya bagi orang tua murid bisa dieliminasi.
Aulia mengimbau agar pelaksanaan program mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026, dengan target agar seluruh siswa baru terbebas dari biaya seragam dan pungutan tak resmi. Ia berharap langkah ini bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk mengakses pendidikan dengan tenang.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Kukar berupaya menguatkan fondasi sumber daya manusia melalui pendidikan yang adil dan inklusif. Aulia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan pemerintah daerah berkewajiban memastikan hak tersebut terlaksana tanpa beban biaya yang memberatkan keluarga. adv
