Ujarku.co – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar acara bedah buku Profil Gender dan Profil Anak pada Jumat pagi (13/12/2024).
Acara ini bertujuan memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat dan komprehensif, khususnya terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Noryani Sorayalita, Kepala DKP3A Kaltim melalui Syahridah, Kepala Seksi Data dan Informasi Anak DKP3A Kaltim, menjelaskan penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Mulawarman (Unmul).
“Tujuan kami adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perempuan dan anak di Kaltim. Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga dasar untuk merumuskan kebijakan yang responsif gender dan perlindungan anak,” ujar Syahridah.
Buku tersebut akan disebar ke seluruh kabupaten/kota, instansi terkait, serta akademisi yang berperan dalam proses penyusunannya.
“Distribusinya menyesuaikan dengan anggaran yang ada, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pihak,” tambahnya.
DKP3A juga menekankan pentingnya transparansi data melalui platform digital.
“Kami ingin menciptakan akses data yang lebih mudah, termasuk melalui website DKP3A, agar semua pihak dapat menggunakannya untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi,” ujar Syahridah.
Dalam kesempatan yang sama, Suryaningsih, Ketua Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unmul menyoroti pentingnya keseragaman format data untuk mendukung pengambilan kebijakan.
“DKP3A sering kesulitan mengumpulkan data gender dari OPD karena perbedaan format dan indikator. Keseragaman ini sangat diperlukan agar data lebih mudah diakses dan digunakan,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan metode pengumpulan data yang lebih terfokus, seperti mengundang OPD per bidang tertentu.
“Misalnya, mengundang semua kabupaten/kota untuk membahas bidang kesehatan, lalu dilanjutkan dengan bidang lain seperti pendidikan dan sosial. Strategi ini akan mempercepat pengumpulan data yang akurat,” tambah Suryaningsih.
Ditambahkan oleh Juli Nurdianan dari P2KGPA LP2M Unmul menekankan buku Profil Anak juga menyajikan data tentang hak-hak anak berdasarkan beberapa klaster, seperti hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus.
“Buku ini memberikan gambaran tentang kualitas anak di Kaltim dan menjadi masukan penting untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Namun, ia menyoroti tantangan dalam menyediakan data terpilah yang lengkap.
“Hingga kini, banyak data yang tidak tersedia secara spesifik, seperti jumlah anak pekerja atau data anak yang mengalami depresi. Hal ini menyulitkan dalam merumuskan kebijakan,” ujar Juli.
Permasalahan anak dan gender di Kaltim dianggap saling berkaitan dengan aspek lain, seperti ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan isu anak, harus dilihat secara komprehensif,” tegas Juli.
Bedah buku ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan diharapkan dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltim.(*)
Penulis: Devi Mogot
