Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengklarifikasi isu mengenai anggaran rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar. Astri Intan Nirwany, Plt Kepala Biro Umum Sekprov Kaltim, memaparkan angka tersebut bukanlah biaya untuk satu bangunan rumah tinggal semata, melainkan gabungan dari 55 paket pengerjaan rehabilitasi fasilitas pendukung di seluruh kawasan rumah jabatan.
Astri Intan Nirwany menjelaskan terjadi kesalahpahaman dalam pembacaan data publik yang mengambil angka secara parsial tanpa melihat rincian paket pengerjaan secara utuh. Ia meluruskan bahwa anggaran khusus untuk bangunan utama rumah kediaman gubernur sebenarnya hanya dialokasikan sekitar Rp3 miliar.
“Angka Rp25 miliar itu adalah pagu anggaran yang terdiri dari 55 paket belanja. Di dalamnya termasuk perbaikan gedung pertemuan hingga berbagai sarana layanan publik di kawasan tersebut. Jadi ada framing yang keliru seolah-olah anggaran sebesar itu habis hanya untuk satu rumah jabatan,” ujar Astri Intan Nirwany, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan data proporsi anggaran yang dipaparkan, porsi terbesar justru dialokasikan untuk belanja pemeliharaan yang mencapai 45,4%. Sementara itu, belanja modal untuk gedung dan bangunan hanya sebesar 16,9%, disusul belanja modal peralatan dan mesin sebesar 27,2%, serta belanja barang pakai habis sebesar 10,1%.
Pihaknya menekankan perencanaan rehabilitasi ini sudah disusun sejak tahun 2024 untuk anggaran tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban Biro Umum dalam menyiapkan fasilitas pimpinan, jauh sebelum pemenang pemilihan gubernur diketahui. Keputusan rehabilitasi diambil setelah tim melakukan pengecekan lapangan dan menemukan banyak kerusakan teknis yang cukup parah.
Menurut temuan di lapangan, banyak fasilitas pendukung yang kondisinya memprihatinkan akibat kurangnya perawatan pada tahun-tahun sebelumnya. Kerusakan meliputi instalasi listrik yang tidak berfungsi, pompa air yang keropos, hingga kebocoran parah pada gedung pertemuan dan guesthouse.
“Kondisi riilnya memang banyak yang rusak. Bahkan dampak cuaca ekstrem membuat lantai dua kediaman gubernur sempat terendam air hingga merusak unit AC outdoor. Mengingat sekarang intensitas penggunaan fasilitas ini sangat tinggi, dari pagi sampai malam bahkan di akhir pekan, maka perbaikan menjadi hal yang mendesak dilakukan,” tambah Astri.
Selain itu, ia menegaskan angka Rp25 miliar tersebut masih berstatus pagu anggaran atau rencana awal, bukan nilai realisasi akhir. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, nantinya akan ada tahap negosiasi yang diprediksi akan membuat realisasi anggaran jauh dibawah pagu yang telah ditetapkan.
Langkah transparansi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jernih kepada masyarakat agar tidak hanya terpaku pada nominal besar di permukaan. Biro Umum memastikan seluruh pengerjaan tersebut bertujuan untuk mengembalikan kelayakan fungsi aset daerah demi mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan.
“Apa yang kami sampaikan berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Tujuan utamanya adalah memastikan pelayanan kepada pimpinan berjalan optimal dengan fasilitas yang siap pakai, siapapun gubernur yang sedang menjabat,” pungkas Astri Intan Nirwany.(*)
Penulis: Devi Mogot
