Ujarku.co – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas dasar itu, DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal pelaksanaan dan efektivitas program CSR.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan, keberadaan perusahaan di Katim sejauh ini belum sepenuhnya diiringi dengan pelaksanaan CSR yang maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita lihat banyak perusahaan di Kaltim, tetapi CSR nya belum maksimal, bahkan belum kelihatan. Karena belum efektif dalam rangka mendukung PAD (Pendapatan Asli Daerah), maka dibentuk Pansus khusus,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, Pansus CSR tersebut akan bekerja selama tiga bulan ke depan untuk menelusuri pelaksanaan CSR perusahaan di Kaltim. Pansus dipimpin oleh Muhammad Husni Fahruddin dengan Wakil Ketua Agusriansyah.
Selain CSR, Hasanuddin Mas’ud menyebut Pansus juga akan mengkaji Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan perusahaan. Menurutnya, CSR bersifat wajib secara nasional, sementara PPM juga harus dipastikan pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Pansus yang dibentuk hari ini sangat urgen dan penting. Kita ingin keberadaan perusahaan di tengah masyarakat benar-benar memberikan manfaat besar,” katanya.
Hasanuddin Mas’ud menegaskan, Kaltim telah memiliki peraturan daerah yang mengatur kewajiban perusahaan menyisihkan persentase tertentu dari keuntungan bersih untuk masyarakat melalui program CSR. Jika ketentuan tersebut dijalankan secara optimal, potensi PAD dinilai bisa meningkat signifikan.
“Kalau itu dilaksanakan semua, PAD kita bisa tiga kali lipat dari yang ada sekarang. Terutama perusahaan besar seperti sawit, tambang dari KPC atau Gunung Bayan, gas, hingga PLN. Ini yang akan kita kawal bersama melalui Pansus,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan CSR, Hasanuddin Mas’ud mengaku belum dapat memastikan persentasenya. Ia menyebut hal tersebut akan menjadi salah satu fokus kerja Pansus, termasuk menelusuri pihak yang selama ini ditunjuk pemerintah untuk mengelola CSR.
“Kita tunggu hasil Pansus. Semua akan kita kawal, mudah-mudahan hasilnya nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Hasanuddin Mas’ud.(*
Penulis: Devi Mogot
