Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan anggaran Program Gratispol Pendidikan telah siap disalurkan dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun. Realisasi program tersebut kini tinggal menunggu kerja sama dan kelengkapan data dari perguruan tinggi di Kaltim.
Dasmiah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, mengatakan anggaran tersebut telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemprov Kaltim dan memiliki kepastian hukum untuk dicairkan.
“Anggaran kita sudah siap semua. Ini anggaran terbesar se-Indonesia untuk bantuan biaya pendidikan, nilainya Rp1,4 triliun, dan itu benar adanya karena sudah masuk di RKA. Tinggal kita bayarkan,” ujar Dasmiah saat rapat koordinasi Gratispol Pendidikan bersama Perguruan Tinggi di Ruang Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltim saat ini meminta seluruh perguruan tinggi menyerahkan data mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif, untuk proses verifikasi dan validasi. Data tersebut paling lambat diterima pada 10 Februari.
“Kami minta data seluruh mahasiswa di masing-masing kampus. Dari data itu nanti akan terlihat, misalnya ada 90 ribu mahasiswa, mungkin yang bisa kita bantu 80 ribu, sementara 10 ribu tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Itu yang nanti akan kami jelaskan ke masyarakat,” jelasnya.
Dasmiah menegaskan, seluruh mahasiswa baru sebenarnya telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim yang sudah ditandatangani. SK tersebut akan dikirimkan ke masing-masing kampus untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur.
“Tujuan rapat kali ini untuk menyampaikan bahwa SK mahasiswa baru sudah ditandatangani gubernur. Dari situ, kampus melakukan verifikasi dan validasi. Sebelum pencairan dilakukan, data dari kampus harus sudah kami terima semua,” katanya.
Menurutnya, cepat atau lambatnya proses pencairan bantuan pendidikan sangat bergantung pada kesiapan dan kecepatan kampus dalam menyerahkan data mahasiswa yang valid.
“Artinya, mau cepat atau lambat ditransfer itu tergantung dari kampus masing-masing,” tegas Dasmiah.
Ia juga mengungkapkan pada akhir Februari 2026, pihaknya menargetkan sudah dapat melakukan prognosis anggaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) akibat kelebihan alokasi dana.
“Saat ini kita menganggarkan untuk 124 ribu mahasiswa. Di akhir Februari kami sudah bisa mempraknosa karena anggarannya diperkirakan cukup, bahkan berpotensi kelebihan. Kalau ada kelebihan harus segera dikembalikan, karena itu berpengaruh pada kinerja dan potensi Silpa,” ujarnya.
Dasmiah juga menerangkan, Pemprov Kaltim telah mengakomodasi sebanyak 24.800 mahasiswa baru penerima bantuan. Dari jumlah mahasiswa baru yang tercatat sekitar 24.900 orang, hanya sebagian kecil yang tidak memenuhi syarat.
“Kurang lebih hanya sekitar 0,2 persen yang tidak dapat, kemungkinan karena usia tidak sesuai dengan ketentuan,” pungkas Dasmiah.(*)
Penulis: Devi Mogot
