Ujarku.co – Dalam debat kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 yang mengangkat tema Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, isu korupsi menjadi sorotan utama.
Berdasarkan survei penilaian integritas (SPI) KPK tahun 2023, Kaltim dinilai sebagai daerah rawan korupsi dengan skor 72,71. Praktik-praktik korupsi di sektor sumber daya alam, perizinan tambang, dan penempatan pejabat menjadi perhatian khusus.
Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk melawan praktik korupsi di Kaltim, Isran Noor, memberikan respons yang penuh keyakinan.
“Alhamdulillah selama 5 tahun saya menjadi gubernur Kaltim dan Pak Hadi Mulyadi jadi wakil gubernur Kaltim tidak pernah terjadi tangkap tangan KPK, kecuali yang di PPU (Penajam Paser Utara) aku lupa namanya siapa ya?” kata Isran, merujuk pada kasus Abdul Gafur Mas’ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara yang terjerat kasus korupsi, yang juga adik kandung dari Rudy Mas’ud.
Rudy Mas’ud, calon gubernur nomor urut 02, tidak tinggal diam dan menanggapi langsung pernyataan Isran Noor.
“Salah satu kepala daerah di Kaltim, yakni kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah dihukum. Ini berkaitan dengan indeks rawan korupsi yang disebutkan,” ujar Rudy, mengacu pada kasus Christianus Benny, yang sempat terseret dugaan korupsi.
Isran Noor pun merespons dengan tegas, menyatakan bahwa kepala dinas yang dimaksud tidak terbukti bersalah.
“Jadi kepala dinas yang dimaksud ternyata bebas murni karena tidak terbukti kesalahannya, pahamlah ikam?
Kalau yang di PPU terbukti!”ucap Isran dengan nada yakin, menyampaikan tidak semua kasus dugaan korupsi berujung pada hukuman.
Dalam debat yang berlangsung sengit, kedua calon gubernur saling memberikan argumen tentang tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam melawan korupsi yang masih menjadi tantangan besar di Kaltim.
Tantangan untuk memperbaiki transparansi anggaran dan mengakhiri praktik nepotisme dalam penempatan pejabat juga disoroti, menunjukkan betapa pentingnya perbaikan sistem untuk melepaskan Kaltim dari status rawan korupsi.(*)
Penulis: Devi Mogot
