Ujarku.co — Aliansi Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) mendesak para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial dan menjunjung tinggi etika serta profesionalisme di ruang digital.
Desakan ini muncul setelah unggahan dua pejabat berinisial AG dan AF viral di media sosial karena diduga mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Dalam konferensi pers yang digelar di Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025), puluhan jurnalis yang tergabung dalam SWK menyampaikan keprihatinan atas munculnya nuansa politis dalam kasus tersebut.
“Kami menilai pernyataan dua anggota dewan itu sudah melebar dari substansi perkara yang sedang ditangani Polda Kaltim,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik semestinya menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak mendahului keputusan resmi dengan pernyataan di media sosial.
“Pejabat publik yang sedang berperkara diharapkan berbicara sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Faisal, anggota SWK lainnya, mengingatkan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait tidak ikut memperkeruh suasana di ruang publik.
“Kita hormati proses hukum. Jangan terburu-buru menghakimi atau membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tegasnya.
SWK juga menyoroti peran media dan jurnalis dalam menjaga keseimbangan pemberitaan. Mereka mengingatkan agar insan pers tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, menguji kebenaran informasi, serta menghindari penyebaran konten yang dapat memicu perpecahan.
“Kami tidak masuk ke ranah hukum masing-masing pihak, tetapi ingin menegaskan pentingnya tanggung jawab moral kita sebagai pilar keempat demokrasi,” lanjut Oktavianus.
Senada dengan itu, anggota SWK lainnya, Anjas, menilai konflik di media sosial yang berbau SARA dan melibatkan pejabat publik berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.
“Hal-hal yang bisa memancing reaksi besar di masyarakat seharusnya diantisipasi dengan kedewasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, SWK menyerukan agar para anggota DPRD Kaltim kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka, terutama dalam mencari solusi untuk efisiensi anggaran serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Daripada ribut di media sosial, lebih baik gunakan platform itu untuk membantu masyarakat,” tegas Anjas.
Menutup konferensi pers, Oktavianus kembali mengingatkan pentingnya menjaga etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral baik bagi pejabat publik maupun jurnalis.
“Jangan sampai kita lalai atas tanggung jawab kita sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkasnya.
