Ujarku.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda menjamin keandalan sistem aplikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari potensi manipulasi data jarak domisili pendaftar. Sistem penguncian koordinat telah dirancang sangat ketat untuk menutup ruang gerak para pendaftar yang berniat curang menggeser titik geolokasi demi mengincar jalur zonasi.
Langkah pengawasan digital ini diperketat guna merespons desas-desus di kalangan orang tua murid mengenai adanya celah pemalsuan lokasi tempat tinggal agar calon siswa bisa diterima di sekolah favorit.
Aji Syarif Hidayatullah, Kepala Diskominfo Samarinda menegaskan pihaknya berada pada posisi pengembang aplikasi, sementara urusan eksekusi teknis pelaksanaan dan kebijakan berada di ranah instansi sektor terkait. Kendati demikian, ia memastikan dari aspek performa sistem tidak ditemukan adanya kendala berarti selama proses pendaftaran berjalan normal.
“Kami tidak terlibat sama sekali di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau ada permasalahan teknis, silakan datang ke tim pelaksana karena kami hanya pengembang aplikasinya saja. Sejauh ini kalau sistemnya berjalan lancar. Kami memantau jika dilakukan secara normal saja itu tidak ada masalah. Nah, yang menjadi permasalahan itu biasanya pasti dilakukan secara tidak normal,” ujar Aji Syarif Hidayatullah, Senin (6/7/2026).
Aji Syarif Hidayatullah memberikan contoh simulasi tindakan tidak normal yang dimaksud, seperti upaya memindahkan titik koordinat tempat tinggal yang sengaja didekatkan ke sekolah pilihan, padahal secara administrasi kependudukan warga tersebut bermukim di wilayah kecamatan yang berbeda. Ia memastikan tindakan manipulasi semacam itu mustahil bisa mengubah data orisinal di dalam server.
“Misalnya contoh, si A ini mendaftarkan anaknya, KTP-nya di Sungai Kunjang. Supaya dapat di SMP 1 misalnya, dia menggeser titik lokasi. Nah itu permasalahan. Tapi secara sistem, database tidak akan bisa diubah seperti itu. Saya pastikan kami bisa memeriksa semua dan tidak bisa dilakukan manipulasi untuk mengubah titik tersebut. Secara sistem ya, tapi saya tidak mau membahas itu karena ranahnya Dinas Pendidikan. Titik koordinat tidak akan bisa digeser. Kalaupun mereka menggeser, saat kita periksa ulang pasti akan ketahuan. Jadi, bagi mereka yang menginginkan sekolah sesuai dengan keinginannya lalu mendaftar seperti itu, saya pastikan secara sistem tidak akan bisa diubah. Kalaupun mereka mengubah, pasti riwayat penggeserannya akan bisa kita lihat seperti apa,” lanjut Aji Syarif Hidayatullah.
Diskominfo Samarinda juga membantah spekulasi liar yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan pada satu titik koordinat, maka sistem akan mengalami gangguan error massal yang merubah data koordinat di seluruh wilayah Samarinda.
“Kita akan terus mengembangkan sistem ini, tapi sementara ini sejauh ini masih berjalan normal saja. Jadi kami tidak perlu untuk mengubah-ubah lagi. Titik koordinat tidak akan bisa diubah. Kalaupun bisa diubah, misalnya dia mendaftarkan dengan alamat yang mendekati sekolah kemudian KTP-nya berbeda, itu riwayatnya akan kelihatan secara sistem,” pungkas Aji Syarif Hidayatullah.
Keterangan teknis terkait penguncian data diperkuat oleh penjelasan Suparmin, Sekretaris Diskominfo Samarinda. Ia menerangkan Skema tagging koordinat dirancang langsung bekerja secara otomatis begitu pengguna memasukkan rincian alamat rumah mereka pada formulir digital.
Keberadaan sistem otomatisasi penentuan geolokasi ini dinilai meminimalisasi potensi terjadinya pergeseran titik koordinat di luar data riil dokumen pendaftar.
“Kalau dari Diskominfo, kami tugasnya adalah sebagai super admin. Jadi kami tidak memverifikasi berkas dan tidak memverifikasi data. Secara teknis kami jelaskan bahwa pada saat kita menginput alamat, otomatis titik geolokasinya itu langsung di-tagging. Jadi kemungkinan besar bergesernya itu sangat kecil kalau dia menginputnya menggunakan alamat yang benar,” jelas Suparmin.(*)
Penulis: Devi Mogot
