Ujarku.co – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda mengakui adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah. Hal ini disampaikan oleh Budy Setyawan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2025).
Program CKG Sekolah merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan RI yang mulai berjalan sejak Agustus 2025. Program ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, pesantren hingga sekolah rakyat.
Budy menyebutkan, pelaksanaan CKG dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah sesuai instruksi Kemenkes RI. Namun, pelaksanaan tersebut menghadapi sejumlah kendala.
“Dia (program CKG Sekolah) ini pada saat pembelajaran baru, tahun ajaran baru. Jadi biasanya yang baru-baru ini kan sudah dua bulan yang lalu berjalan. Artinya memang ada beberapa sekolah yang belum siap,” ujarnya.
Menurut Budy, ketidaksiapan tersebut terjadi pada sekolah yang masih dalam proses pembangunan maupun dari sisi kesiapan tim sekolah.
“Belum siap dalam artian mungkin lagi proses membangun. Sekolah yang belum dibangun, kemudian dari kesiapan dari tim sekolah juga yang belum siap. Karena kita kan perlu space (ruang) khusus untuk pemeriksaan,” jelasnya.
Jenis pemeriksaan yang dilakukan berbeda untuk setiap jenjang. Pada tingkat SD, pemeriksaan mencakup status gizi, kebiasaan merokok (kelas 5-6), aktivitas fisik (kelas 4-6), tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, kesehatan telinga, mata, gigi, jiwa, hati (Hepatitis B), kesehatan reproduksi (kelas 4-6), serta riwayat imunisasi (kelas 1).
Sementara pada tingkat SMP, jenis pemeriksaan sebagian besar sama. Namun terdapat tambahan pemeriksaan talasemia, anemia (kelas 7), hati (Hepatitis B dan C), serta riwayat imunisasi HPV khusus untuk siswi kelas 9.
“Dari hasil tersebut, banyak beberapa pelajar mengalami gangguan. Seperti gigi yang berlubang, kesehatan mental, pandangan yang kabur, gangguan pendengaran dan gangguan konsentrasi,” terangnya.
Tim kesehatan dari DKK Samarinda melalui puskesmas langsung melakukan intervensi terhadap temuan tersebut. Jika diagnosa bersifat ringan, pengobatan dilakukan di lokasi. Namun, untuk kasus yang lebih serius, pelajar akan dirujuk.
“Jika memang tidak bisa ditangani di skala puskesmas, maka kita langsung rujuk ke rumah sakit,” lanjut Budy.
Meski program sudah berjalan, Budy menyebutkan masih ada kendala teknis pada sistem aplikasi ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku). Pihak puskesmas belum dapat melakukan penginputan data sebagaimana mestinya.
“Memang yang kita hambatannya itu pada saat pengiputan, itu gangguan. Pihak puskesmas hingga saat ini belum bisa melakukan penginputan data,” katanya.
Kondisi ini membuat DKK Samarinda belum bisa mengetahui jumlah pasti pelajar yang telah mengikuti program CKG. Budy berharap Kemenkes RI segera memperbaiki sistem agar evaluasi dan strategi lanjutan dapat dilakukan berbasis data yang akurat.(*)
Penulis: Devi Mogot
