Ujarku.co – Hasna Dahlan, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, mendorong agar Pemkab Kutim menyampaikan rancangan APBD 2025 dilakukan lebih awal guna memfasilitasi pembahasan anggaran yang lebih optimal.
“Rancangan Perda tentang APBD harus disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir,” kata Hasna.
“Fraksi Golkar meminta TAPD agar waktu penyampaian Rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal,” sambungnya.
Dengan penyampaian rancangan APBD lebih awal, maka pembahasan anggaran dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif.
“Kami ingin memastikan Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat bekerja sama dengan baik dalam merumuskan anggaran yang tepat untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
“Kami ingin agar setiap langkah yang diambil dalam penyusunan anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya. (adv)
