Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan hampir Rp300 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bandara. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan pembangunan fisik tidak cukup tanpa dibarengi strategi distribusi kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat pedalaman.
Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menjelaskan anggaran tersebut mencakup sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan jalan dan lebih dari Rp40 miliar untuk bandara. Program ini juga telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah dan akan dibahas kembali dalam APBD Murni 2026.
“Tahun 2025 anggarannya kurang lebih hampir Rp300 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 miliar untuk jalan dan lebih dari Rp40 miliar untuk bandara. Total pagunya memang hampir Rp300 miliar karena melalui proses tender dan sebagainya,” ungkap Ekti.
Meski mengapresiasi komitmen pembangunan, Ekti menyoroti masih lemahnya distribusi bahan pokok di wilayah hulu Mahakam Ulu. Menurutnya, saat musim kemarau transportasi sungai tidak bisa digunakan sehingga jalur darat menjadi satu-satunya pilihan. Kondisi ini membuat biaya angkutan melonjak dan harga kebutuhan pokok semakin mahal serta sulit dijangkau masyarakat.
“Wilayah Long Apari dan Long Pahangai kemarin sempat terkendala distribusi beras dan LPG. Kalau sungai surut, angkutan harus lewat darat dengan biaya jauh lebih mahal. Akibatnya harga kebutuhan pokok di sana melonjak dan langka,” jelasnya.
Ekti menegaskan, tanggung jawab utama dalam persoalan distribusi pangan ada pada pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat. Ia mengingatkan Mahakam Ulu yang memiliki lima kecamatan dengan sekitar 50 kampung membutuhkan perhatian dan koordinasi lebih serius.
“Mahakam Ulu itu hanya punya sekitar 50 kampung dengan lima kecamatan. Yang paling hulu adalah Long Apari dan Long Pahangai. Saya tahu betul kondisi di sana, tetapi tanggung jawab utama tetap berada di tangan bupati dan DPRD setempat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan jalan dan bandara memang penting sebagai penghubung antardaerah, tetapi manfaatnya tidak akan maksimal tanpa dukungan distribusi logistik yang efisien. Karena itu, DPRD Kaltim mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta untuk membuka jalur distribusi alternatif yang lebih murah.
“Kalau distribusi kebutuhan pokok bisa dijamin, barulah pembangunan infrastruktur benar-benar terasa manfaatnya. Tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke pedalaman,” kata Ekti.
Dengan anggaran besar yang sudah disiapkan, DPRD Kaltim berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Namun, distribusi pangan tetap harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya tampak dari sisi fisik, melainkan juga dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terpencil,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
