Ujarku.co – Pembahasan APBD Kalimantan Timur (akaltim) untuk tahun anggaran mendatang terpaksa dihentikan sementara setelah pemerintah pusat memastikan adanya pemangkasan besar pada dana Transfer ke Daerah (TKD). Keputusan tersebut membuat struktur anggaran daerah berubah drastis dan memaksa seluruh rencana belanja ditinjau ulang.
Dalam KUA-PPAS sebelumnya, APBD Kaltim diproyeksikan mencapai Rp21,3 triliun. Namun setelah pemerintah pusat menetapkan pemotongan TKD, nilai tersebut merosot tajam menjadi sekitar Rp15 triliun. Perubahan mendadak ini membuat pembahasan anggaran berjalan tidak sesuai jadwal.
M Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), mengatakan dinamika ini dipicu oleh harapan Pemprov Kaltim pemangkasan masih bisa dibatalkan melalui lobi ke Kementerian Keuangan.
“Ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasannya langsung tersendat. Untuk sementara harus ditunda dulu,” ujar Darlis, Kamis (20/11/25).
Ia menjelaskan Banggar masih berharap pemerintah pusat memberikan ruang negosiasi terkait besaran pemangkasan. Namun keputusan final menetapkan potongan mencapai Rp6,3 triliun tanpa revisi.
“Tentu kami sangat tidak siap dengan angka sebesar itu,” tegasnya.
Kondisi ini membuat Badan Anggaran harus menata ulang seluruh alokasi pada pos belanja daerah. Sebelumnya, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menjadwalkan pembahasan maraton selama tiga hari. Namun pengurangan anggaran yang sangat besar membuat diskusi tidak bisa diselesaikan sesuai rencana dan membutuhkan pendalaman tambahan.
“Pembahasannya masih membutuhkan pendalaman yang lebih detail,” kata Darlis.
Kedua pihak akhirnya sepakat menunda pembahasan lanjutan untuk menggelar rapat internal masing-masing. Pertemuan berikutnya akan dijadwalkan setelah Banggar dan TAPD menyelesaikan penyesuaian struktur anggaran sesuai proyeksi terbaru. Langkah ini dinilai penting agar pembahasan bisa kembali berjalan objektif dan terarah.
Darlis menegaskan pemangkasan TKD akan berdampak luas terhadap berbagai program prioritas daerah. Sektor pendidikan disebut menjadi salah satu yang paling berpotensi merasakan penyesuaian anggaran.
“Program Gratispol kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
