Ujarku.co – Pandi Widiarto, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, menekankan pentingnya proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Pandi Widiarto mengatakan pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program-program berjalan dengan baik.
“Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” kata Pandi.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi ini memiliki peran penting mencegah pengalaman tahun 2023 dan 2024 menunjukkan masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
“Kami tidak ingin pengalaman buruk ini terulang kembali. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat harus dilakukan oleh semua anggota DPRD,” sebutnya.
Fraksi Partai Demokrat memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan lelang dini terhadap beberapa kegiatan dan pengadaan barang atau jasa.
“Ini penting untuk menghindari menumpuknya kegiatan di akhir tahun serta potensi terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang besar,” jelasnya.
“Pengadaan dini atas barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah harus menjadi prioritas,” sambungnya.
Dengan adanya sistem pengadaan yang lebih efisien, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan transparan.
“Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi, pengadaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
“Kami siap bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
