Ujarku.co – Aris Mulyanata, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di Kota Samarinda sebagai akibat kegagalan sistemik dalam perencanaan tata ruang kota. Ia menegaskan bahwa banjir bukan sekadar masalah drainase atau cuaca ekstrem, melainkan dampak dari berkurangnya ruang resapan air akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan.
“Pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan menyebabkan ruang resapan air berkurang drastis, sehingga banjir kerap melanda,” ujar Aris, Rabu (14/5/2025).
Aris menilai paradigma pembangunan saat ini masih mengedepankan ekspansi infrastruktur tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendorong revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023–2042 untuk memperkuat perlindungan zona ekologis seperti daerah resapan air, bantaran sungai, dan ruang terbuka hijau.
“Perda RTRW harus direvisi agar pembangunan tidak mengancam kawasan rawan banjir. Penataan ruang harus menyesuaikan kapasitas lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, Aris meminta pemerintah lebih ketat dalam evaluasi dan pengawasan izin pembangunan, khususnya di daerah bantaran sungai yang rentan banjir. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan saluran drainase secara menyeluruh dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang menyumbat aliran air.
“Drainase yang baik dan masyarakat yang peduli kebersihan dapat menjadi solusi jangka pendek. Namun akar masalah tetap pada tata ruang,” jelasnya.
Aris juga mengingatkan dampak banjir yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa warga. Dengan meningkatnya jumlah korban jiwa akibat banjir, ia mengajak semua pihak untuk bersikap sigap dan melakukan reformasi kebijakan perkotaan yang berkelanjutan.
“Kita butuh perubahan besar dalam kebijakan perkotaan yang menempatkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas,” tutup Aris.(adv)
