Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mematangkan pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan. Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Kaltim, menyampaikan empat peraturan gubernur (Pergub) strategis siap ditandatangani dalam waktu dekat.
Sri Wahyuni menjelaskan, dua dari empat pergub telah rampung dan tinggal menunggu proses penandatanganan.
“Salah satunya pergub administrasi kepemilikan rumah sudah selesai dan difasilitasi di Kemendagri. Saat ini tinggal proses penandatanganan,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025).
Sementara dua pergub lainnya, yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan, ditargetkan terbit dalam pekan ini.
“Insya Allah minggu ini turun. Kalau minggu ini selesai, maka minggu depan bisa langsung penandatanganan,” jelas Sri.
Selain itu, ia mengungkapkan beberapa program strategis yang berkaitan dengan sekolah, seperti bantuan seragam dan tunjangan marbot masjid, telah memiliki dasar hukum teknis berupa petunjuk pelaksanaan (juknis) sehingga tidak memerlukan pergub khusus.
“Untuk seragam gratis SMA dan sederajat cukup dengan juknis karena itu sudah kewenangan kita di tingkat provinsi,” kata dia.
Dalam konteks pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK, Sri Wahyuni menyebutkan Pemprov Kaltim telah menyiapkan skema pendanaan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan juga BOS Daerah (Bosda).
“Untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan SMA, kami tingkatkan biaya operasional sekolah yang sebelumnya disebut Bosda,” katanya.
Sri Wahyuni juga menegaskan pelaksanaan program prioritas Gratispol tidak hanya melibatkan perangkat pemerintah daerah, tetapi juga akademisi dan masyarakat umum. Kolaborasi ini menjadi kunci agar program benar-benar menjangkau semua lapisan warga Kaltim.
“Saat peluncuran Program Gratispol tanggal 21 April 2025, kami tidak hanya mengajak perangkat daerah, tapi juga mahasiswa dan masyarakat untuk bersama memahami dan mengawal implementasi program ini,” ujar Sri Wahyuni.
Untuk menjamin keterbukaan informasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan berbagai kanal komunikasi interaktif agar masyarakat dapat memahami detail program secara menyeluruh.
“Kami sadar dari empat juta lebih penduduk Kaltim, belum semuanya terakses informasinya. Maka kami terus buka kanal informasi untuk menjangkau lebih banyak,” tambahnya.
Program Gratispol sendiri merupakan bagian dari visi besar Pemprov Kaltim untuk menghadirkan layanan publik yang merata dan inklusif, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dukungan regulasi melalui empat pergub tersebut dinilai krusial agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran.
Dengan landasan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Kaltim optimistis agenda pembangunan berbasis pemerataan dan keadilan sosial dapat terwujud dalam jangka waktu dekat.(*)
Penulis: Devi Mogot
