Ujarku.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dalam forum Ngobrol Politik Informal (NgoPi-Kaltim). Diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim tersebut mengangkat tema “Pilkada Kaltim Memperoleh Krisis Ekologi” dan menghadirkan tiga narasumber yang mengkritisi dampak sektor ekstraktif serta keadilan ekologis yang terabaikan di tengah agenda politik daerah.
Fajar Alam, pemerhati lingkungan dan kebijakan kebumian dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), membuka diskusi dengan menyoroti ketergantungan ekonomi Kaltim pada sektor migas dan batubara.
“Perusahaan-perusahaan daerah kita masih bergantung pada bisnis ekstraktif. Pendapatan terbesar masih datang dari migas dan batubara. Bahkan kontribusi sektor kehutanan sangat kecil, hanya sekitar 4 hingga 5 juta per bulan,” ujarnya di Teras Samarinda, Jumat (15/11/2024).
Fajar mengkritik pemerintah daerah yang masih belum serius mengembangkan usaha turunan yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.
Menyambung hal tersebut, Maulana Yudhistira, pegiat pangan lokal dan lingkungan, memperkuat kritik dengan menyatakan industri ekstraktif tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan tetapi juga menghancurkan tatanan sosial masyarakat lokal.
“Industri batubara dan migas melahirkan konglomerat, tetapi di hulu Sungai Mahakam, masyarakat harus kehilangan rumah karena banjir. Batubara tidak hanya menghancurkan lingkungan, tapi juga memaksa masyarakat menjual tanah mereka dan bergantung pada pekerjaan di industri yang tidak layak,” jelasnya.
Menurut Maulana, masyarakat semakin kehilangan akses terhadap sumber daya alam seperti air bersih dan lahan berladang yang dulu menjadi tumpuan hidup mereka.
Ia menambahkan, selain kerusakan lingkungan, masyarakat kini dipaksa masuk ke dalam industri dengan upah yang rendah dan tidak memiliki daya tawar yang baik.
“Mereka bekerja sebagai buruh di industri tambang, tapi hanya mendapatkan upah murah dan mudah digantikan. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata,” kata Maulana.
Pemerintah dianggap gagal menciptakan lapangan pekerjaan alternatif yang layak dan ramah lingkungan, sehingga masyarakat lokal tidak punya pilihan selain menerima kondisi tersebut.
Ditambahkan oleh Yudi Syahputra, anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim, menekankan masalah ekologi yang dihadapi Kaltim saat ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik yang ada. Menurutnya, Pilkada harusnya menjadi momen penting untuk membawa perubahan, tetapi calon-calon kepala daerah terlihat abai terhadap krisis tersebut.
“Pilkada kita hanya diisi dengan gimik-gimik kosong. Tidak ada relevansi antara calon-calon kepala daerah ini dengan krisis ekologis yang semakin parah,” kritik Yudi.
Yudi menjelaskan konsep ekologi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga mencakup relasi antara manusia, spesies lain, dan lingkungan alam secara keseluruhan.
“Kerusakan lingkungan saat ini adalah bentuk ketidakadilan antar generasi. Apa yang kita rusak sekarang, akan diwariskan pada anak cucu kita,” tegasnya.
Ia menganggap pendekatan kebijakan yang partikular dan terkotak-kotak berdasarkan batas wilayah kabupaten atau kota hanya memperparah masalah, terutama dalam menghadapi isu yang melintasi batas-batas teritorial seperti banjir dan deforestasi.
Pilkada, menurut Yudi, seharusnya menjadi kesempatan untuk membicarakan visi ekologis yang menyeluruh, bukan hanya transaksi politik pragmatis.
“Kita tidak menolak politik transaksi, tetapi seharusnya yang dipertukarkan adalah gagasan dan solusi nyata, bukan uang dan janji kosong,” tegasnya.
Sayangnya, ia menilai, hal tersebut belum terlihat dalam kontestasi politik saat ini. Para calon kepala daerah lebih sibuk dengan permainan politik daripada memikirkan solusi jangka panjang untuk masalah ekologis.
Forum NgoPi-Kaltim menegaskan pentingnya menjadikan Pilkada sebagai ruang bagi diskusi serius tentang krisis ekologi. Masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan menyerukan agar para calon kepala daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis industri ekstraktif, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan hidup.
“Pilkada bukan sekadar memilih pemimpin, tapi memilih masa depan ekologis kita,” pungkas Yudi.(*)
Penulis: Devi Mogot
