Ujarku.co – Hasna Dahlan, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, meminta Pemkab Kutim memaksimalkan pengelolaan pada penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di APBD 2025.
“Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD kepada BUMD harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” kata Hasna.
Dirinya mendorong tata keloka keuangan yang diberikan kepada BUMF harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap agar semua pihak dapat memastikan bahwa pengelolaan BUMD dilakukan secara transparan dan akuntabel,” paparnya.
Hasna juga mendorong BUMD juga melakukan peningkatan target kinerja dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin agar BUMD terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka,” tegasnya.
“Kinerja yang baik dari BUMD tidak hanya akan meningkatkan keuntungan, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian daerah,” lanjutnya.
Hasna menyebut pengelolaan BUMD yang baik akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan BUMD dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jabarnya.
Dirinya mengaku dengan semangat untuk meningkatkan kinerja BUMD, Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Kami yakin, dengan tata kelola yang baik, BUMD dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” pungkasnya. (adv)
