Ujarku.co – Julfansyah, Anggota DPRD Kutai Timur, menyoroti proses penempatan para pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut tidak transparan.
Menurutnya banyak jabatan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kompetensi.
“Karena kebanyakan sekarang, dinas meminta jabatan itu. Akhirnya, yang awalnya bukan dari bidangnya tetap diduduki,” ujar Julfansyah, beberapa waktu lalu.
Julfansyah menegaskan praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah.
“Jika kita terus membiarkan praktik ini, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun,” tegasnya.
Pemkab Kutim diingatkan untuk setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya.
Julfansyah juga mengajak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan jabatan di dinas.
“Kita harus memastikan bahwa setiap pegawai yang duduk di jabatan strategis adalah orang yang kompeten dan memiliki integritas,” sebutnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat melakukan reformasi dalam pengelolaan SDM dan penempatan jabatan.
“Penting bagi pemerintah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini akan meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat,” pungkasnya. (adv)
